22/11/2026
21/11/2026
Polres Sanggau Ungkap Dugaan Peredaran Rokok dan Miras Tanpa Pita Cukai di Toba, Puluhan Barang Impor Diamankan
Sanggau, faktadaerah.id Polda Kalbar - Satuan Reserse Kriminal Polres Sanggau melalui Unit II Tindak Pidana Tertentu (Tipidek) mengungkap dugaan tindak pidana penjualan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai di Desa Sansat, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pengungkapan tersebut dilakukan pada Kamis, 19 November 2026 sekitar pukul 13.00 WIB.
Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran barang ilegal atau barang selundupan dari luar negeri yang berada di wilayah Dusun Sansat, Kecamatan Toba. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Unit II Tipidek bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sanggau dengan mendatangi sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang tersebut.
Saat petugas melakukan pemeriksaan di lokasi, ditemukan dua orang laki-laki dan satu orang perempuan yang berada di dalam rumah. Mereka diketahui merupakan pemilik rumah dan salah seorang karyawan. Petugas selanjutnya melakukan pengecekan terhadap sejumlah barang yang berada di dalam rumah hingga menemukan berbagai produk minuman beralkohol dan rokok yang diduga merupakan barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai.
Dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara, polisi mengamankan seorang warga negara China berinisial ZJ, berusia 63 tahun, yang diduga sebagai pemilik barang-barang tersebut. Seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Barang bukti minuman beralkohol yang diamankan terdiri atas berbagai merek, antara lain Zhenjiu sebanyak dua botol, Yang He Da Qu Jiu satu botol, Laobai Fenjiu dua botol, Fen Jiu lima botol, Junglian Beijing Erguotou tiga botol, Moutai Pronce dua botol, He Laojiao empat botol, Zhou Daxian tujuh botol, serta Tequ Jiu sebanyak 25 botol. Secara keseluruhan terdapat 51 botol minuman beralkohol yang diamankan petugas.
Selain minuman beralkohol, polisi juga mengamankan berbagai jenis rokok yang diduga tidak dilekati pita cukai. Barang tersebut antara lain Hummer, Furongwang, Huanghelou, Chunghwa, Taisan, Ligun, Septuoules, Tianji, Yuxi, Hun Song Si, Era Melon, Era Biru, dan Era Merah, dengan total 60 slop dan tiga bungkus rokok.
Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Anuar Syarifudin, S.H., S.I.K., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut kepolisian atas informasi masyarakat yang kemudian dilakukan pengecekan langsung di lokasi.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Sanggau dalam mencegah peredaran barang ilegal serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang cukai.
“Informasi masyarakat menjadi salah satu sumber penting bagi kepolisian dalam mengungkap dugaan peredaran barang ilegal. Setelah informasi diterima, anggota melakukan pengecekan dan menemukan sejumlah barang kena cukai yang diduga tidak dilengkapi pita cukai. Barang-barang tersebut kemudian kami amankan untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar AKP Anuar, Jumat (20/11) pagi.
Ia menegaskan, penanganan perkara tersebut akan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polisi juga akan berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan di bidang kepabeanan dan cukai untuk memastikan jenis pelanggaran, status barang, serta langkah hukum berikutnya.
“Untuk memastikan penanganannya berjalan sesuai kewenangan, kami akan melakukan gelar perkara dan berkoordinasi dengan Bea Cukai Entikong. Setelah seluruh proses administrasi dan pemeriksaan terpenuhi, perkara ini akan dilimpahkan kepada pihak Bea Cukai Entikong sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas AKP Anuar.
Atas perbuatannya, ZJ diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, terkait barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dipersyaratkan. Saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara dan penyitaan barang bukti.
Polres Sanggau mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, menyimpan, maupun memperjualbelikan barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan karena dapat merugikan negara dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
Masyarakat juga diminta segera menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan peredaran barang ilegal di wilayah Kabupaten Sanggau, sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
(Syarif HB)
20/11/2026
KAMANG BANTAH KLAIM MEDIASI 5 WARGA TOBA! AHONG: MEREKA PULANG BUKAN KARENA DAMAI, MOBIL MASIH DI POLRES!
SANGGAU, faktadaerah.id KALIMANTAN BARAT – Pemberitaan infokalbar.com edisi 19 November 2026 berjudul "Kabar Baik! 5 Warga Toba Diduga Curi 19 Janjang Sawit Dilepas" menuai bantahan dari Ketua Umum KAMANG, Florensius Ahong Antonniki, SH.
Ahong menegaskan bahwa pemberitaan tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat, khususnya warga Kilometer 08 Toba.
Menurut Ahong, memang benar lima orang yang diduga terlibat dalam perkara tersebut telah pulang. Namun, kepulangan mereka bukan karena adanya mediasi maupun kesepakatan damai dengan pihak perusahaan PT SJAL (Sumatera Jaya Agro Lestari)
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, kelima orang tersebut pulang karena belum terpenuhinya persyaratan untuk dilakukan penahanan, bukan karena perkara telah diselesaikan melalui mediasi.
"Saya tegaskan, memang benar kelima orang tersebut sudah pulang. Tetapi jangan dipelintir seolah-olah mereka dilepaskan karena sudah ada mediasi atau kesepakatan damai. Sampai saat ini, menurut pengetahuan kami, belum pernah ada mediasi. Mereka pulang karena belum terpenuhinya syarat untuk dilakukan penahanan," tegas Ahong.
MOBIL DISEBUT SUDAH DIKEMBALIKAN, AHONG BANTAH: MASIH DI POLRES!
Tidak hanya persoalan mediasi, Ahong juga meluruskan informasi mengenai kendaraan atau mobil yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Ia menyatakan bahwa mobil yang dalam pemberitaan disebut telah dikembalikan kepada pemiliknya, hingga saat ini menurut keterangannya masih berada di Polres Sanggau
Bahkan, surat penitipan kendaraan tersebut disebut masih ada dan menjadi salah satu dokumen yang dapat menunjukkan bahwa kendaraan itu belum dikembalikan sebagaimana informasi yang beredar.
"Mobil itu sampai sekarang masih berada di Polres Sanggau. Surat penitipannya juga masih ada. Jadi, jangan sampai masyarakat menerima informasi bahwa mobil sudah dikembalikan, padahal kenyataannya menurut kami kendaraan tersebut masih berada di Polres," ungkapnya.
Ahong merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh keluarga lima orang yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, sekaligus oleh pemilik kendaraan yang bersangkutan.
Karena itu, ia meminta agar setiap informasi mengenai perkembangan perkara disampaikan secara akurat dan tidak membangun kesimpulan yang justru menyesatkan masyarakat.
DAMPAK PEMBERITAAN, WARGA KM 08 TOBA SALING MENYALAHKAN
Ahong menyayangkan pemberitaan tersebut karena dinilai telah memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat Kilometer 08 Toba.
Informasi yang menyebut adanya kabar baik berupa pelepasan setelah mediasi menimbulkan persepsi seolah-olah persoalan antara warga dan perusahaan telah selesai melalui kesepakatan bersama.
Padahal, menurut Ahong, proses mediasi belum pernah dilakukan.
Akibat simpang siur informasi tersebut, masyarakat justru menjadi salah paham dan saling menyalahkan. Kondisi ini dinilai sangat disayangkan karena persoalan yang seharusnya diselesaikan secara terbuka justru berpotensi memperkeruh hubungan sosial warga.
"Jangan sampai masyarakat menjadi korban informasi yang tidak jelas. Orang bisa beranggapan persoalan sudah selesai, sudah ada mediasi, bahkan kendaraan sudah dikembalikan. Padahal faktanya menurut keterangan kami, mediasi belum ada dan mobil masih berada di Polres," ujarnya.
PT SJAL DITANTANG BUKA BUKTI MEDIASI!
Ahong secara terbuka meminta PT SJAL memberikan klarifikasi dan membuktikan apabila memang benar telah dilakukan mediasi dengan pihak keluarga maupun perwakilan lima orang tersebut.
Ia meminta perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menunjukkan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa hal yang diminta untuk diperjelas antara lain:
1. Kapan mediasi dilaksanakan?
2. Siapa saja pihak yang hadir dalam mediasi?
3. Siapa yang mewakili keluarga lima orang tersebut?
4. Apakah terdapat berita acara atau dokumen kesepakatan yang ditandatangani para pihak?
5. Apa dasar informasi yang menyebut kendaraan milik warga telah dikembalikan?
"Kalau memang PT SJAL mengklaim sudah ada mediasi, silakan buka data dan dokumentasinya. Tunjukkan kapan dilaksanakan, siapa yang hadir, dan apa hasil kesepakatannya. Begitu juga soal mobil, kalau memang sudah dikembalikan, mana bukti serah terimanya? Karena surat penitipan kendaraan masih ada dan mobil tersebut menurut kami masih berada di Polres Kubu Raya," tantang Ahong.
KAMANG MINTA INFORMASI DILURUSKAN, JANGAN ADA OPINI YANG MEMECAH MASYARAKAT
Ahong menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud memperkeruh persoalan. Namun, kebenaran informasi harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus berada dalam kebingungan.
Ia meminta PT SJAL memberikan penjelasan resmi serta meminta media yang telah menerbitkan pemberitaan tersebut membuka ruang klarifikasi dan melakukan pelurusan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai fakta.
"Kami hanya meminta semuanya transparan. Jangan membangun opini seolah-olah sudah ada perdamaian atau penyelesaian, sementara proses yang sebenarnya belum seperti itu. Ini menyangkut nama baik warga, hak keluarga, dan kondisi sosial masyarakat di Kilometer 08 Toba," tegasnya.
Kini PT SJAL dituntut memberikan penjelasan terbuka. Benarkah mediasi sudah dilaksanakan? Jika benar, mana dokumentasinya? Benarkah mobil telah dikembalikan? Jika benar, mana bukti serah terimanya?
KAMANG menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar seluruh informasi dan proses penyelesaian perkara berjalan secara transparan serta tidak merugikan pihak mana pun.
Jangan sampai informasi yang belum jelas kebenarannya justru dijadikan dasar untuk membangun persepsi bahwa persoalan telah selesai. Masyarakat berhak mengetahui fakta yang sebenarnya, bukan sekadar menerima klaim sepihak.
Redaksi
Buka Akses Kerja Warga, Poliran Polsek Parindu Gandeng Showroom Mobil Bekas Auto 88
Sanggau, Polda Kalbar -faktadaerah.id Membuka akses kerja bagi masyarakat menjadi salah satu langkah yang terus didorong melalui Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Kamis (19/11/2026), upaya tersebut diwujudkan melalui penjajakan kemitraan dengan Showroom Mobil Bekas Auto 88 Parindu terkait peluang rekrutmen tenaga kerja.
Kegiatan yang berlangsung mulai sekitar pukul 13.00 WIB hingga selesai itu dilaksanakan Ps. Kanit Binmas Aipda Whelia Fadwija bersama Bhabinkamtibmas Briptu Dede R.A. Keduanya berkoordinasi dengan pihak Showroom Mobil Bekas Auto 88 Parindu untuk menggali informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dan peluang penerimaan karyawan.
Dalam pertemuan tersebut, pihak kepolisian meminta pengelola showroom menyampaikan informasi secara jelas mengenai lowongan yang tersedia, posisi yang dibutuhkan, persyaratan, serta mekanisme penerimaan karyawan. Informasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi kepolisian untuk membantu menyampaikan kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
Kapolsek Parindu AKP Sutono menjelaskan, Program Poliran merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses pekerjaan. Menurutnya, kepolisian dapat mengambil peran sebagai penghubung antara masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan pelaku usaha yang membutuhkan tenaga kerja.
“Kami berupaya membuka lebih banyak akses bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Ketika ada informasi kebutuhan tenaga kerja dari pelaku usaha, kami dapat membantu menyampaikannya kepada warga sehingga peluang yang tersedia bisa diketahui dan dimanfaatkan dengan baik,” ungkapnya.
AKP Sutono menambahkan, kolaborasi dengan dunia usaha tidak hanya memberikan manfaat bagi pencari kerja, tetapi juga membantu perusahaan memperoleh calon tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Karena itu, pihaknya mendorong pelaku usaha di Kecamatan Parindu untuk turut membuka ruang komunikasi terkait kebutuhan dan penerimaan tenaga kerja.
Menurutnya, persoalan pengangguran tidak selalu disebabkan oleh tidak adanya lapangan pekerjaan, tetapi juga dapat dipengaruhi keterbatasan informasi dan belum tersambungnya pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha.
“Kadang kesempatan kerja ada, tetapi informasinya belum sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sinilah kami mencoba mengambil bagian dengan membangun komunikasi antara pelaku usaha dan warga,” kata AKP Sutono.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat yang belum memiliki pekerjaan diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih cepat mengenai peluang kerja di wilayah Kecamatan Parindu. Warga juga didorong untuk mempersiapkan diri, termasuk memenuhi persyaratan administrasi dan meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan pekerjaan yang tersedia.
Program Polisi Peduli Pengangguran juga menjadi bagian dari pendekatan sosial Polri dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan ekonomi.
Dengan semakin terbukanya akses pekerjaan dan aktivitas ekonomi yang produktif, diharapkan masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mengurangi potensi persoalan sosial yang dapat berdampak terhadap kamtibmas.
Kolaborasi antara kepolisian dan Showroom Mobil Bekas Auto 88 Parindu diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kemitraan dengan berbagai pelaku usaha lainnya. Melalui sinergi tersebut, Poliran Polsek Parindu Polres Sanggau terus mendorong terciptanya akses kerja yang lebih terbuka, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Parindu.
(Syarif HB)
19/11/2026
Masyarakat Sekayuk dan Mandong Minta Penegakan Hukum atas Dugaan Pencemaran Sungai oleh PETI
TAYAN HULU, faktadaerah.id - Puluhan warga dari Desa Mandong dan Desa Sekayu, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, menggelar aksi demonstrasi damai di halaman Mapolsek Tayan Hulu di Sosok, Rabu (19/11/2026) pagi.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas pencemaran Sungai Sekayu yang diduga kuat disebabkan oleh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang beroperasi di wilayah Desa Janjang, yang berada di hulu sungai.
Warga Mandong dan Sekayu yang bermukim di wilayah hilir menjadi korban langsung dari pencemaran tersebut. Air Sungai Sekayu yang selama ini menjadi sumber utama untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari mandi, mencuci, hingga mencari ikan, kini kondisinya sangat memprihatinkan, keruh, berlumpur dan diduga kuat tercemar limbah.
Dalam aksi damai tersebut, massa membawa spanduk besar yang dengan jelas menyebut sumber masalah, seperti yang terekam dalam foto dan video:
Orator aksi yang merupakan perwakilan warga Mandong dan Sekayu menyampaikan dengan tegas di depan aparat kepolisian, bahwa mereka sudah tidak tahan lagi dengan kondisi sungai.
"Kami warga Mandong dan Sekayu yang merasakan dampaknya. Hulu sungai ada di Janjang, di sana PETI beroperasi bebas. Limbahnya semua mengalir ke tempat kami di hilir. Air kami rusak, ikan mati, anak-anak gatal-gatal kalau mandi. Kami minta Polsek Tayan Hulu segera tertibkan PETI yang ada di Desa Janjang itu!" teriak orator dari atas mobil komando.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.57 WIB ini berjalan dengan sangat tertib dan kondusif. Aparat dari Polsek Tayan Hulu terlihat melakukan pengamanan dan menerima aspirasi warga dengan baik. Tidak ada tindakan anarkis.
Pihak Polsek Tayan Hulu menyatakan akan menampung seluruh aspirasi warga Mandong dan Sekayu dan berjanji akan segera berkoordinasi dengan Polres Sanggau serta instansi terkait untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi PETI yang dilaporkan berada di Desa Janjang tersebut.
Warga Mandong dan Sekayu berharap ada tindakan nyata dan tegas dari aparat kepolisian, agar kelestarian Sungai Sekayu dapat kembali terjaga.
Laporan: Tim faktadaerah- Sanggau
19 Janjang Sawit Berujung Persoalan Hukum, Ketua KAMANG Kalbar Soroti Langkah PT SJHL terhadap Lima Warga Toba, ada apa?
SANGGAU – faktadaerah.id Persoalan dugaan pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, menuai sorotan. Lima warga setempat disebut dibawa ke Polres Sanggau oleh pihak PT Sumatera Jaya Agro Lestari (PT SJHL) atas dugaan mengambil buah sawit. Namun, kejelasan status lahan yang menjadi lokasi kejadian justru menjadi tanda tanya.
Ketua Umum KAMANG Kalimantan Barat, Forensius Ahong Anntoniki, mempertanyakan langkah pihak perusahaan dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, perkara ini tidak semestinya hanya dilihat dari dugaan pengambilan buah sawit, tetapi juga harus memperhatikan kejelasan batas lahan, kronologi kejadian, serta prosedur penanganannya.
Kepada faktadaerah.id Kamis (19/11), Forensius mengatakan peristiwa itu terjadi pada 15 November 2026. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lokasi pengambilan buah sawit diduga berada di luar lingkaran areal perusahaan. Bahkan, hanya sekitar 10 batang sawit yang disebut masuk dalam area yang dipersoalkan.
"Yang dipersoalkan hanya 19 janjang buah sawit. Tetapi masyarakat langsung dibawa ke Polres Sanggau oleh pihak sekuriti bersama manajer perusahaan," ungkap Forensius.
Ia mempertanyakan apakah lokasi tersebut benar-benar masuk dalam wilayah hak perusahaan atau justru merupakan lahan masyarakat yang batas-batasnya belum jelas.
Menurutnya, kejelasan status dan batas lahan menjadi hal mendasar yang harus dipastikan agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat.
"Jangan sampai persoalan batas lahan yang belum terang justru berujung pada persoalan hukum bagi masyarakat. Semuanya harus diperjelas terlebih dahulu," tegasnya.
Tak hanya menyangkut status lahan, Forensius juga mempertanyakan proses penanganan perkara tersebut. Ia mengaku belum memperoleh informasi mengenai adanya laporan polisi (LP) terkait kejadian itu hingga dirinya memberikan keterangan.
Lima warga yang dibawa ke Polres Sanggau disebut terdiri atas pihak yang diduga terlibat dan dua orang saksi. Selain itu, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah sawit turut diamankan.
Forensius menyayangkan kendaraan tersebut ikut terseret dalam persoalan. Sebab, menurut keterangan yang diterimanya, mobil itu hanya dipinjamkan untuk mengangkut buah sawit dan pemiliknya tidak mengetahui persoalan yang terjadi.
"Mobil itu juga masih dalam kredit. Kalau kendaraan terus ditahan, siapa yang bertanggung jawab membayar angsurannya?" ujarnya.
Forensius mengatakan, warga telah memberikan kuasa kepadanya untuk membantu mengupayakan penyelesaian persoalan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
Ia mengaku telah beberapa kali berusaha menghubungi manajer PT SJHL melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon. Namun, hingga Kamis (19/11), upaya komunikasi tersebut belum mendapat tanggapan.
Karena itu, ia meminta manajemen perusahaan tidak menutup ruang komunikasi dan bersedia duduk bersama masyarakat untuk mencari penyelesaian.
Forensius berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan mengedepankan kearifan lokal melalui dialog dan musyawarah. Menurutnya, persoalan yang masih bisa dibicarakan seharusnya tidak langsung berkembang menjadi konflik maupun berujung pada proses hukum.
"Hal-hal seperti ini seharusnya bisa diselesaikan dengan mengedepankan kearifan lokal. Kita memiliki budaya musyawarah dan kekeluargaan. Saya berharap perusahaan membuka ruang dialog dengan masyarakat sehingga persoalan ini dapat diselesaikan secara baik tanpa merugikan pihak mana pun," katanya.
Ia menegaskan, hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar harus tetap dijaga. Terlebih, warga yang bermukim di sekitar kawasan kantor maupun pabrik perusahaan di wilayah Pemasak, Kecamatan Toba, merupakan bagian dari lingkungan sosial yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan.
Meski mengharapkan penyelesaian secara kekeluargaan, Forensius menyatakan pihaknya tetap mempertimbangkan langkah lebih lanjut sesuai ketentuan hukum apabila tidak ada kejelasan dan respons dari perusahaan.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT SJHL belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan Forensius. Penjelasan perusahaan mengenai status lahan, kronologi membawa lima warga ke Polres Sanggau, serta dasar pengamanan kendaraan masih dinantikan.
Konfirmasi dari Polres Sanggau juga diperlukan untuk memastikan status penanganan perkara, termasuk laporan polisi dan kedudukan hukum masing-masing warga yang dibawa.
Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut 19 janjang buah sawit. Kepastian batas lahan, transparansi penanganan perkara, serta ruang penyelesaian melalui musyawarah menjadi hal penting agar hubungan perusahaan dan masyarakat tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Pontianak Post masih berupaya menghubungi pihak perusahaan dan kepolisian guna memperoleh penjelasan serta menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
(Agg)
Ngopi dan Berdialog, Polsek Parindu Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat
Sanggau,faktadaerah.id Polda Kalbar - Polsek Parindu terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan Polisi Kumpul Bareng Masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di Warkop Cita Rasa, kawasan Pasar Bodok, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 10.15 WIB.
Kegiatan dipimpin langsung Kapolsek Parindu AKP Sutono bersama personel Polsek Parindu dengan melibatkan tokoh masyarakat Kecamatan Parindu. Pertemuan berlangsung dalam suasana santai dan terbuka, sehingga masyarakat dapat menyampaikan berbagai pandangan serta aspirasi secara langsung kepada kepolisian.
Polisi Kumpul Bareng Masyarakat menjadi salah satu sarana bagi jajaran Polsek Parindu untuk memperkuat komunikasi dua arah dengan warga. Melalui pertemuan tersebut, polisi tidak hanya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, tetapi juga mendengarkan secara langsung kondisi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Sejumlah masyarakat yang hadir menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Menurut mereka, forum seperti ini dapat menjadi ruang untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat sekaligus membuka komunikasi yang lebih mudah ketika warga menghadapi persoalan keamanan maupun permasalahan sosial di lingkungannya.
Masyarakat juga berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan komunikasi yang rutin, Polsek Parindu dinilai akan lebih cepat mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat memberikan respons dan membantu mencari solusi sesuai kewenangan kepolisian.
Kapolsek Parindu AKP Sutono mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat.
“Kami ingin masyarakat merasa bahwa polisi hadir bukan hanya ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga untuk mendengar, memahami dan bersama-sama mencari solusi atas persoalan yang dihadapi warga,” katanya.
Menurutnya, keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui kegiatan kepolisian. Diperlukan keterlibatan masyarakat karena warga merupakan bagian penting dalam menjaga lingkungan masing-masing.
“Kamtibmas yang kondusif merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, komunikasi dan kepedulian antara polisi dan masyarakat harus terus diperkuat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, personel Polsek Parindu juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Parindu. Setiap masukan yang disampaikan menjadi bahan bagi kepolisian dalam menentukan langkah pelayanan dan pemeliharaan kamtibmas.
Polsek Parindu berharap kegiatan Polisi Kumpul Bareng Masyarakat dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri sekaligus memperkuat kebersamaan antara personel kepolisian dan warga. Pendekatan secara langsung dan humanis dinilai penting untuk menciptakan komunikasi yang sehat serta mencegah potensi gangguan kamtibmas sejak dini.
Melalui kegiatan yang berlangsung di tengah aktivitas masyarakat tersebut, Polsek Parindu menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan membangun kemitraan bersama warga. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif di seluruh wilayah Kecamatan Parindu.
Publis (Syarif HB)
18/11/2026
Sinergi Lintas Instansi Perkuat Pelindungan PMI di Perbatasan Entikong, Waspadai TPPO
Sanggau, faktadaerah.id Polda Kalbar - Upaya memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan perbatasan terus dilakukan melalui sinergi lintas instansi. Hal itu terlihat dalam kegiatan sosialisasi pelindungan PMI yang digelar Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai tersebut menjadi forum bersama untuk meningkatkan pemahaman mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara aman, resmi, dan sesuai ketentuan hukum. Edukasi juga diarahkan untuk memperkuat kewaspadaan terhadap praktik penempatan ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sejumlah unsur lintas sektor hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Sekcam Entikong Asing Hut yang mewakili Camat Entikong, Danramil 1204-21/Entikong Kapten Inf. Warsidi, Waka Polsek Entikong Iptu Pintor Hutajulu yang mewakili Kapolsek Entikong, serta Kanit Reskrim Polsek Entikong Ipda Juliasan Syahputra, S.H.
Turut hadir Kepala Pengelola PLBN Entikong Jevon Nikolas Wage, perwakilan Bea dan Cukai TMP C Entikong Rendi, Kepala Imigrasi Kelas II TPI Entikong Trihaikal, Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong Muarif, Koordinator Satpel Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Aman Bayu Wicaksono, Koordinator Pos Interdiksi BNN di PLBN Entikong Agung, serta unsur Kejaksaan, PSDKP, Terminal Barang Internasional, dan LPP RRI Entikong.
Dalam penyampaian materi, Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Imigrasi Entikong Muhammad Reza menjelaskan tata cara pengurusan dokumen keimigrasian, termasuk pembuatan paspor Republik Indonesia melalui aplikasi M-Paspor. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai alur penempatan PMI agar dapat bekerja di luar negeri melalui jalur yang sah dan terlindungi.
Edukasi tersebut sekaligus menekankan pentingnya kemampuan masyarakat mengenali modus perekrutan yang mencurigakan. Tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming penghasilan tinggi, proses cepat, atau tanpa dokumen resmi perlu diwaspadai karena dapat menjadi pintu masuk praktik eksploitasi dan TPPO.
Dari unsur kepolisian, Panit I Reskrim Polsek Entikong Ipda Juliasan Syahputra, S.H. menyampaikan bahwa pencegahan migrasi non-prosedural menjadi salah satu perhatian penting di wilayah perbatasan. Masyarakat diingatkan agar tidak berangkat bekerja ke luar negeri tanpa paspor, visa kerja, maupun dokumen penempatan yang dipersyaratkan.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat keberangkatan, tetapi juga melalui upaya memutus mata rantai perekrutan ilegal. Jaringan yang menjanjikan pekerjaan di Malaysia tanpa prosedur resmi berpotensi menempatkan calon PMI dalam situasi rentan, termasuk eksploitasi, penipuan, dan persoalan hukum.
Wakapolsek Entikong Iptu Pintor Hutajulu menegaskan bahwa pelindungan PMI membutuhkan keterlibatan bersama seluruh unsur yang memiliki tugas di kawasan perbatasan. “Perbatasan bukan hanya pintu keluar-masuk orang dan barang, tetapi juga menjadi titik penting untuk memastikan masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri memperoleh informasi yang benar, dokumen yang sah, serta perlindungan sejak sebelum berangkat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas instansi perlu terus diperkuat sampai tingkat desa agar informasi mengenai prosedur migrasi dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah dipahami.
“Kami mendorong agar edukasi tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berlanjut melalui penguatan layanan informasi dan pendampingan bagi calon PMI, sekaligus mempersempit ruang gerak perekrut ilegal dan pelaku TPPO,” kata Pintor.
Selain pencegahan, pembahasan juga mencakup penguatan layanan di tingkat desa melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), termasuk kolaborasi dengan pemerintah daerah, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Desa Binaan Imigrasi, serta Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Langkah tersebut diharapkan membantu calon PMI memperoleh informasi dan pendampingan sebelum menentukan pilihan bekerja ke luar negeri.
Polsek Entikong juga memiliki peran dalam pendampingan pemulangan PMI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia melalui PLBN Entikong. Bersama unsur CIQS dan P4MI Sanggau, kepolisian turut memberikan arahan serta memfasilitasi proses pelayanan bagi PMI bermasalah yang kembali ke Indonesia.
Di sisi lain, pengawasan jalur perbatasan terus dikoordinasikan dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong dan instansi terkait guna mencegah penyelundupan atau keberangkatan calon PMI secara non-prosedural. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari langkah preventif untuk menciptakan ekosistem migrasi yang aman, resmi, dan terkoordinasi.
Melalui sosialisasi ini, seluruh instansi di wilayah Kecamatan Entikong memperkuat komitmen bersama untuk mencegah penempatan PMI secara ilegal dan menekan potensi TPPO. Masyarakat diimbau memilih jalur resmi, memastikan kelengkapan dokumen, memahami hak dan kewajiban sebagai PMI, serta segera melapor kepada instansi berwenang apabila menemukan indikasi perekrutan mencurigakan.
Publis (Syarif HB)
17/11/2026
Kodim 1204/Sanggau Gelar Pembinaan Kedisiplinan dan Kesadaran Bela Negara bagi ASN, BUMN dan BUMD*
*SANGGAU* –faktadaerah.id Kodim 1204/Sanggau menggelar kegiatan Pembinaan Kedisiplinan dan Kesadaran Bela Negara di lingkungan BUMN, BUMD, dan lembaga Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Satria Wibawa Makodim 1204/Sanggau, Jalan Padi No. 1, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta lembaga terkait. Hadir dalam kegiatan itu Kasdim 1204/Sanggau Mayor Arm Duloh, para Perwira Staf, Danramil jajaran Kodim 1204/Sanggau, serta perwakilan BRI, PLN, PDAM Tirta Pancur Aji, BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, DKPTHP, dan DPUPR.
Dalam sambutan Dandim 1204/Sanggau yang dibacakan Kasdim Mayor Arm Duloh, disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kedisiplinan, integritas, profesionalisme, serta kesadaran bela negara bagi ASN dan pegawai BUMN/BUMD.
Mengusung tema *“Melalui Penanaman Kedisiplinan dan Kesadaran Bela Negara, Kita Wujudkan SDM yang Berintegritas, Profesional dan Berdedikasi Kerja Tinggi untuk Indonesia Maju”*, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat pengabdian dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.
Dandim menegaskan bahwa ASN dan pegawai BUMN/BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan nasional. Karena itu, setiap aparatur dan pegawai dituntut memiliki disiplin, moral, integritas, dan rasa cinta Tanah Air sebagai landasan dalam bekerja dan mengabdi kepada bangsa dan negara.
Lebih lanjut, melalui sambutan tersebut, Dandim menekankan bahwa TNI AD senantiasa berkomitmen memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pembinaan teritorial, komunikasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi dengan instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat ketahanan wilayah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan kebangsaan, termasuk penyebaran paham radikalisme dan berbagai ancaman nonmiliter, membutuhkan kepedulian serta tanggung jawab seluruh komponen bangsa.
“Kesadaran bela negara tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan pertahanan, tetapi juga melalui sikap disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, loyalitas, dan dedikasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” demikian pesan Dandim dalam sambutannya.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi tentang kedisiplinan dan kesadaran bela negara bagi ASN, pegawai BUMN, BUMD, dan lembaga. Acara kemudian ditutup dengan ramah tamah serta sesi foto bersama.
Melalui kegiatan ini, Kodim 1204/Sanggau berharap terbangun sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, profesional, serta memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang kuat.
Selain itu, kegiatan ini diharapkan semakin mempererat sinergitas TNI AD dengan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas dan ketahanan wilayah Kabupaten Sanggau.
Publis (Syarif HB)
Cegah Kenakalan Remaja, Polsek Noyan Ajak Pelajar Jadi Generasi Sadar Hukum
Sanggau, faktadaerah.id Polda Kalbar - Upaya membangun kesadaran hukum dan membentuk karakter disiplin generasi muda terus dilakukan Polsek Noyan, Polres Sanggau. Senin (16/11/2026) pukul 09.00 hingga 10.00 WIB, personel Polsek Noyan melalui kegiatan Polisi Peduli Pendidikan hadir di SMPN 01 Noyan, Dusun Noyan, Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, untuk memberikan edukasi dan imbauan kamtibmas kepada para pelajar.
Kegiatan tersebut dilaksanakan Kanit Binmas Polsek Noyan Aiptu Meydianto bersama Bhabinkamtibmas Desa Noyan Bripka Adoremus Arsiswadi. Kehadiran polisi di lingkungan sekolah tersebut menjadi bagian dari pendekatan preventif untuk menanamkan pemahaman kepada pelajar mengenai pentingnya menjaga sikap, menaati aturan serta menghindari berbagai perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Dalam penyampaiannya, Aiptu Meydianto mengingatkan para pelajar agar tidak melakukan bullying dalam bentuk apa pun, baik secara fisik, verbal maupun melalui media sosial. Para siswa juga diajak untuk saling menghormati dan menghargai sesama, serta tidak tinggal diam apabila mengetahui adanya tindakan perundungan. Setiap kejadian hendaknya segera disampaikan kepada guru, pihak sekolah, orang tua maupun kepolisian agar dapat ditangani secara tepat.
Sementara itu, Bripka Adoremus Arsiswadi memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba dan penyalahgunaan bahan-bahan yang mengandung zat berbahaya. Para pelajar secara khusus diingatkan untuk tidak menyalahgunakan lem Fox maupun bahan sejenis dengan cara menghirup uapnya. Kebiasaan tersebut dapat membahayakan kesehatan, mengganggu perkembangan otak dan berpotensi merusak masa depan generasi muda.
Selain itu, personel Polsek Noyan juga mengingatkan pelajar agar bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh ajakan yang dapat membawa mereka pada perilaku negatif. Lingkungan pertemanan dinilai memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter, sehingga para siswa diminta memilih pergaulan yang sehat, produktif dan mampu mendorong mereka untuk meraih prestasi.
Edukasi juga diarahkan pada keselamatan berlalu lintas, terutama bagi pelajar yang beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor. Polisi mengingatkan pentingnya menggunakan helm, mematuhi aturan lalu lintas, tidak menggunakan knalpot brong serta tidak mengendarai kendaraan bermotor apabila belum memenuhi persyaratan hukum, termasuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
“Keselamatan di jalan harus menjadi perhatian sejak usia sekolah. Kami mengajak para pelajar untuk memahami bahwa tertib berlalu lintas bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Jangan menggunakan kendaraan secara sembarangan dan hindari knalpot yang tidak sesuai ketentuan,” kata Kapolsek Noyan Iptu Suhariyanto, S.H.
Kapolsek Noyan menambahkan, kehadiran personel kepolisian di sekolah bukan sekadar memberikan imbauan, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih dekat dengan generasi muda. Menurutnya, pendekatan edukatif sejak dini diharapkan mampu mencegah pelajar terlibat dalam bullying, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran lalu lintas maupun berbagai bentuk kenakalan remaja lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, pelajar juga diberikan pemahaman mengenai pemanfaatan layanan kepolisian Call Center 110. Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai gangguan kamtibmas, kecelakaan lalu lintas maupun situasi yang membutuhkan respons cepat kepolisian. Para pelajar diingatkan agar menggunakan layanan tersebut secara bertanggung jawab dan tidak melakukan laporan palsu atau sekadar iseng.
Melalui kegiatan Polisi Peduli Pendidikan di SMPN 01 Noyan, Polsek Noyan menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah dunia pendidikan sebagai mitra sekolah dalam membangun generasi yang disiplin, sadar hukum dan bertanggung jawab.
Sinergi antara kepolisian, sekolah, orang tua dan pelajar diharapkan semakin kuat sehingga lingkungan pendidikan di Kecamatan Noyan tetap aman, nyaman dan kondusif serta mampu melahirkan generasi muda yang berprestasi dan berkarakter positif. _
Publis (Syarif HB)

















