Berita FAKTADAERAH.ID Hari ini

17/11/2026

Kasdim 1204/Sanggau Pimpin Upacara Bendera 17 November, Tekankan Profesionalisme dan Kesiapsiagaan Prajurit


*SANGGAU* – faktadaerah.id Kodim 1204/Sanggau-Sekadau melaksanakan Upacara Bendera 17-an di Lapangan Apel Makodim 1204/Sanggau, Jalan Padi No. 1, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Selasa (17/11/2026).

Upacara yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Kodim (Kasdim) 1204/Sanggau Mayor Arm Duloh selaku Inspektur Upacara. Sementara itu, Perwira Upacara dijabat Pasi Pers Kodim 1204/Sanggau Kapten Inf Y. Santos dan Komandan Upacara Kapten Inf Martinus.


Kegiatan diikuti para perwira, prajurit Kodim 1204/Sanggau, personel Koramil jajaran, serta anggota Subdenpom XII/1-2 Sanggau.

Dalam kesempatan tersebut, Kasdim membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh prajurit serta ASN TNI AD atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian dalam melaksanakan tugas sepanjang tahun 2026.

Kasad juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program kerja dan tugas satuan menjelang akhir tahun anggaran. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, serta kualitas pelaksanaan tugas ke depan.

Selain itu, seluruh prajurit dan ASN TNI AD diingatkan agar senantiasa menjaga profesionalisme, soliditas, disiplin, dan netralitas dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial serta perkembangan situasi keamanan nasional. Prajurit juga diminta tidak mudah terprovokasi maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, termasuk berita bohong dan ujaran kebencian.

Dalam amanatnya, Kasad turut menegaskan komitmen TNI AD untuk mendukung program strategis pemerintah, di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program Makan Bergizi Gratis.

Dukungan tersebut harus diwujudkan melalui kerja sama yang proaktif dan konstruktif dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, sehingga kehadiran TNI AD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menutup amanatnya, Kasad menyampaikan tiga penekanan utama kepada seluruh prajurit dan ASN TNI AD, yakni menjaga profesionalisme, soliditas, dan netralitas; mengoptimalkan pengabdian kepada rakyat melalui dukungan terhadap program strategis pemerintah; serta meningkatkan kesiapsiagaan satuan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas dan potensi bencana.

Melalui pelaksanaan Upacara Bendera 17-an ini, diharapkan seluruh prajurit Kodim 1204/Sanggau-Sekadau semakin meningkatkan disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kehadiran TNI di tengah masyarakat diharapkan senantiasa menjadi sumber ketenangan, keamanan, serta mampu memberikan solusi dalam membantu mengatasi berbagai kesulitan rakyat.

Publis (Syarif HB)


Jagung dari Parindu Masuk Bulog, Polsek Parindu Dorong Hasil Panen Bernilai Ekonomi


Sanggau,faktadaerah.id Polda Kalbar - Dukung penguatan ketahanan pangan sekaligus memastikan hasil pertanian terserap melalui jalur resmi terus dilakukan Polsek Parindu, Polres Sanggau. Senin (16/11/2026) sekitar pukul 13.00 WIB, sebanyak 1 Ton atau 1.000 Kilogram Jagung Pipil Kering (JPK) dikirim untuk dijual kepada Bulog Cabang Sanggau melalui Koperasi Sono Agung Jaya (SAJ).

Pengiriman tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong hasil produksi jagung agar memiliki akses pasar yang jelas dan dapat terserap oleh lembaga pangan. JPK yang dikirim merupakan hasil produksi yang dikelola dalam rangka mendukung program ketahanan pangan di wilayah hukum Polsek Parindu, sebelum selanjutnya masuk dalam mekanisme pembelian Bulog Cabang Sanggau.

Sebelum diterima dan dibeli Bulog, JPK terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kualitas. Pengecekan dilakukan terhadap kadar air dan kandungan aflatoksin untuk memastikan jagung memenuhi standar yang telah ditentukan. Dari hasil pemeriksaan, kadar air JPK tercatat sebesar 13,8 persen, sedangkan kandungan aflatoksin berada pada angka 25 PPB.

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa 1.000 Kilogram JPK yang dikirim Polsek Parindu memenuhi persyaratan untuk diterima dalam proses pembelian Bulog Cabang Sanggau. Pemeriksaan mutu menjadi tahapan penting untuk memastikan produk pertanian yang disalurkan memiliki kualitas yang layak sekaligus memberikan kepastian bagi petani dan pengelola dalam proses penyerapan hasil panen.

JPK tersebut selanjutnya dibeli Bulog Cabang Sanggau dengan harga Rp6.400 per kilogram. Dengan jumlah pengiriman mencapai 1.000 kilogram, nilai transaksi komoditas jagung tersebut mencapai sekitar Rp6,4 juta. Proses pembelian dilakukan melalui Koperasi Sono Agung Jaya sebagai bagian dari mekanisme penyaluran hasil produksi menuju Bulog.

Kapolsek Parindu AKP Sutono mengatakan, penyaluran hasil jagung ke Bulog merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap program ketahanan pangan yang tidak berhenti pada proses produksi, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas dan penyerapan hasil.

“Kami ingin hasil produksi jagung dapat memberikan manfaat nyata. Karena itu, kualitas harus dijaga sejak proses produksi hingga siap disalurkan, sehingga hasil panen dapat diterima oleh Bulog dan memiliki nilai ekonomi bagi pihak yang mengelolanya,” ujarnya.

Menurutnya, pemenuhan standar kualitas menjadi hal penting dalam menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan. Dengan hasil pemeriksaan kadar air dan aflatoksin yang memenuhi ketentuan, JPK dari Polsek Parindu dapat masuk ke proses pembelian secara resmi. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya pengelolaan hasil pertanian secara terukur agar memiliki daya saing dan pasar yang berkelanjutan.

Sementara itu, dokumen Purchase Order (PO) pembelian dari Bulog Cabang Sanggau masih dalam proses dan selanjutnya akan dikirimkan kepada Koperasi Sono Agung Jaya. Setelah proses administrasi dan pembelian berjalan, JPK sebanyak 1 Ton tersebut ditempatkan di Gudang Tanjung Kapuas, Kompleks Bulog Cabang Sanggau untuk mendukung proses penyimpanan dan pengelolaan komoditas.

Kapolsek Parindu menegaskan bahwa keterlibatan kepolisian dalam program ketahanan pangan merupakan bagian dari upaya membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk koperasi dan Bulog, agar hasil pertanian masyarakat dapat terserap secara optimal.

“Kami akan terus mendorong agar kegiatan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada kualitas, penyerapan dan manfaat ekonomi. Kolaborasi dengan Bulog dan koperasi menjadi bagian penting agar hasil jagung memiliki kepastian pasar,” katanya.

Pengiriman 1 Ton JPK tersebut menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat rantai produksi dan distribusi komoditas jagung di Kabupaten Sanggau. Melalui pengawasan kualitas, mekanisme penjualan yang jelas serta dukungan berbagai pihak, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong produktivitas, meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Sanggau.

Publis (Syarif HB)

16/11/2026

Kasdim 1204/Sanggau Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Kapuas 2026*


*SANGGAU* –faktadaerah.id Kasdim 1204/Sanggau Mayor Arm Duloh menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Kapuas 2026 yang digelar di Lapangan Apel Polres Sanggau, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Senin (16/11/2026).

Apel yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ary Mahardika, S.I.K., sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Sanggau Kompol Radian Andy Pratomo, S.I.K., M.H., Dan Subdenpom XII/1-2 Sanggau Kapten CPM Hisar Silaban, Kasat Pol PP Sanggau Herkulanus Heri Purnama, S.H., Danton Yonif TP 833/BD Letda Czi Mario R., serta jajaran pejabat utama Polres Sanggau.

Dalam amanat Kapolda Kalimantan Barat yang dibacakan Kapolres Sanggau, disampaikan bahwa Operasi Zebra Kapuas 2026 bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka pelanggaran, kecelakaan, dan fatalitas korban kecelakaan.

Berdasarkan evaluasi Operasi Zebra Kapuas 2025, tercatat sebanyak 6.902 pelanggaran lalu lintas dan 37 kasus kecelakaan, dengan korban tujuh orang meninggal dunia, sembilan orang luka berat, serta 21 orang luka ringan.

Untuk itu, pelaksanaan operasi tahun ini mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui edukasi, sosialisasi, serta pendekatan persuasif dan humanis. Penindakan juga diprioritaskan terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal, seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, menggunakan telepon genggam saat berkendara, dan pengendara di bawah umur.

Kapolda Kalbar melalui amanatnya juga menekankan tiga hal penting, yakni mengutamakan edukasi dan keteladanan, meningkatkan kehadiran personel pada titik rawan kecelakaan dan kemacetan, serta melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Kehadiran Kasdim 1204/Sanggau dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI, khususnya Kodim 1204/Sanggau, terhadap sinergi bersama Polri dan instansi terkait dalam menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran, serta keselamatan berlalu lintas di wilayah Kabupaten Sanggau.

Melalui sinergi lintas instansi ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta budaya berkendara yang aman, tertib, dan berkeselamatan.

Publis (Syarif HB)

Jaga Stabilitas Nasional, PSMTI Siap Bersinergi Dukung Pemerintahan Prabowo




Jakarta,faktadaerah.id Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), Wilianto Tanta, menegaskan dukungan organisasinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Menurut Wilianto, dinamika pergantian kepemimpinan nasional harus disikapi secara bijaksana dan mengedepankan kepentingan bangsa. PSMTI menghormati keputusan Presiden Prabowo terkait sosok yang nantinya dipercaya mengisi posisi Wakil Presiden.

"PSMTI menghormati keputusan Presiden Prabowo. Siapa pun sosok yang nantinya dipilih dan mendapatkan amanah sebagai Wakil Presiden, tentu harus kita hormati dan dukung," ujar Wilianto dalam keterangan resminya.

Ia menilai stabilitas politik dan kepastian pemerintahan merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha, menarik investasi, serta memastikan pembangunan ekonomi nasional berjalan berkelanjutan.

Wilianto yang juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan, kondisi politik yang aman dan kondusif akan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis, memperluas investasi, hingga menciptakan lapangan kerja.

"Kami sangat mengharapkan terciptanya stabilitas nasional sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik, dunia usaha tumbuh secara sehat, investasi berkembang, serta tercipta lapangan kerja dan kesempatan yang semakin luas bagi seluruh masyarakat," katanya.

Pengusaha asal Sulawesi Selatan itu juga berharap pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*PSMTI Perkuat Kontribusi Melalui Jaringan Organisasi*

Dalam mendukung pembangunan nasional, Wilianto mengungkapkan bahwa PSMTI memiliki jaringan organisasi yang tersebar di 37 provinsi dan 310 kabupaten/kota di Indonesia.
Jaringan tersebut menjadi modal penting bagi PSMTI untuk memperluas kegiatan sosial, memperkuat kerukunan antarmasyarakat, serta membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai elemen bangsa.

Menurutnya, pembangunan nasional tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal.

Wilianto juga mengingatkan agar perbedaan pandangan dan pilihan politik tidak menjadi pemicu perpecahan. Persatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas di tengah berbagai dinamika yang terjadi.

"Jangan sampai dinamika politik mengorbankan persatuan bangsa. Kita boleh memiliki pandangan dan pilihan politik yang berbeda, tetapi kepentingan Indonesia harus tetap menjadi prioritas bersama," tegasnya.

PSMTI, lanjut Wilianto, siap mengambil bagian dalam menjaga keharmonisan sosial dan mendorong masyarakat Tionghoa Indonesia agar terus berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Ia berharap stabilitas politik, kepastian kebijakan, serta sinergi seluruh elemen bangsa dapat terus diperkuat. Dengan demikian, kepercayaan investor tetap terjaga, dunia usaha berkembang, dan peluang ekonomi semakin terbuka bagi masyarakat luas. ***

14/11/2026

KEBAKARAN JANGAN SEKADAR DIPADAMKAN, APARAT HARUS UNGKAP FUNGSI DUGAAN GUDANG DAN ASAL-USUL ISI DRUM!

‎
‎SINTANG, faktadaerah.id KALIMANTAN BARAT – Kebakaran melanda sebuah gudang Kecamatan Dedai,yang berada di atas kawasan APMS Desa Dedai, Kabupaten Sintang, Sabtu (14/11/2026). Peristiwa ini menjadi sorotan serius Dugaan  area gudang yang di Gunakan untuk Menyimpanaan  minyak subsidi 
‎
‎Bukan sekadar peristiwa kebakaran biasa, kejadian ini kembali membuka pertanyaan lama mengenai fungsi gudang tersebut. Pasalnya, lokasi yang kini dilalap api itu sebelumnya pernah menjadi sorotan pemberitaan tim investigasi terkait dugaan aktivitas penyimpanaan minyak.
‎
‎Berdasarkan video Dokumentasi kejadian memperlihatkan kondisi bangunan yang telah hangus, dengan asap masih mengepul dari sejumlah bagian lokasi.
‎
‎Keberadaan banyak Dugaan drum di lokasi tersebut tentu memerlukan penelusuran serius. Apakah drum-drum itu digunakan untuk menyimpan BBM atau justru untuk keperluan lain? Pertanyaan ini harus dijawab melalui pemeriksaan langsung dan penyelidikan aparat berwenang.
‎
‎PEMILIK D PERNAH BANTAH DUGAAN PENAMPUNGAN MINYAK
‎
‎Yang membuat persoalan ini semakin menarik perhatian, gudang tersebut sebelumnya pernah diberitakan oleh tim investigasi karena diduga menjadi tempat penampungan minyak.
‎
‎Dalam pemberitaan terdahulu, pemilik gudang berinisial ( D ) sempat mengelak dan membantah bahwa bangunan tersebut digunakan sebagai tempat penampungan minyak.
‎
‎Kini, setelah gudang itu terbakar dan adanya banyak Dugaan drum di dalamnya, publik tentu berhak mempertanyakan kembali apa sebenarnya fungsi bangunan tersebut.
‎
‎Apakah benar hanya gudang biasa? Ataukah terdapat aktivitas penyimpanan minyak yang selama ini belum terungkap secara jelas?
‎
‎Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan spekulasi. Diperlukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengungkap fakta sebenarnya.
‎
‎POLRES SINTANG JANGAN HANYA SELIDIKI API, TELUSURI JUGA AKTIVITAS GUDANG!
‎
‎Polres Sintang bersama instansi terkait didesak segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kebakaran tersebut.
‎
‎Ada sejumlah hal penting yang perlu diungkap:
‎
‎1. Apa penyebab pasti kebakaran dan dari mana sumber api berasal?
‎
‎2. Apa fungsi sebenarnya gudang yang berada di atas kawasan APMS tersebut?
‎
‎3. Apa isi drum-drum yang ditemukan di dalam area gudang?
‎
‎4. Dari mana asal minyak apabila terbukti terdapat BBM yang disimpan di lokasi?
‎
‎5. Siapa pemilik dan pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas di dalam gudang?
‎
‎6. Apakah bangunan dan aktivitas penyimpanan tersebut memiliki izin sesuai ketentuan?
‎
‎Penyelidikan juga perlu memastikan apakah terdapat hubungan antara aktivitas gudang dengan operasional APMS di kawasan tersebut. Hal ini penting untuk menghindari dugaan maupun spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
‎
‎Jangan sampai penanganan kasus ini hanya berhenti pada pemadaman api dan pendataan kerusakan bangunan, sementara pertanyaan mengenai fungsi gudang serta keberadaan drum-drum di dalamnya tidak pernah terjawab.
‎
‎MINTA KLARIFIKASI PEMILIK DAN PENGELOLA APMS
‎
‎Pemilik gudang berinisial D perlu kembali dimintai keterangan untuk menjelaskan fungsi bangunan tersebut, termasuk keberadaan drum-drum yang ditemukan di lokasi kebakaran.
‎
‎Pengelola APMS juga perlu memberikan penjelasan mengenai status bangunan, hubungan gudang dengan kawasan APMS, serta apakah pihak pengelola mengetahui aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut.
‎
‎Tim investigasi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pemilik gudang maupun pengelola APMS.
‎
‎JANGAN ADA YANG DITUTUP-TUTUPI
‎
‎Kebakaran ini harus menjadi momentum bagi aparat untuk membuka secara terang apa yang sebenarnya terjadi di balik aktivitas gudang tersebut.
‎
‎Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyimpanan atau penampungan BBM yang melanggar ketentuan, maka aparat harus mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
‎
‎Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan. Keselamatan lingkungan dan pengawasan distribusi BBM bukan persoalan sepele.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, penyebab kebakaran, jenis isi drum, serta dugaan aktivitas penyimpanan BBM di lokasi tersebut masih menunggu kepastian melalui pemeriksaan pihak berwenang.
‎
‎Tim Investigasi
‎

11/11/2026

Polres Sanggau Amankan 10 Tersangka Curanmor, Kendaraan Korban Dikembalikan





SANGGAU, faktadaerah.id – Jajaran Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat, berhasil mengungkap sembilan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sepanjang 1 Januari hingga 10 November 2026. Sebanyak 10 tersangka berhasil diamankan.(11-11-2026)

Keberhasilan tersebut disampaikan Wakapolres Sanggau, Kompol Radian, didampingi Kasat Reskrim AKP Anuar, dalam konferensi pers Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) Penegakan Hukum Curanmor Tahun 2026.



Dari 10 tersangka, sembilan orang diduga berperan sebagai pelaku pencurian, sementara satu orang lainnya diduga turut terlibat dalam perkara tersebut.

Dari sembilan laporan polisi, dua masih dalam tahap penyelidikan, empat memasuki penyidikan, dan tiga lainnya telah mencapai tahap II atau penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada kejaksaan.

Para pelaku diduga beraksi dengan memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan di kawasan pertokoan, tempat umum, hingga permukiman warga. Sepeda motor merek Yamaha termasuk yang banyak menjadi sasaran.

Salah satu pengungkapan dilakukan di Kecamatan Beduai. Polisi mengamankan dua tersangka yang diduga juga terlibat dalam kasus curanmor di wilayah kecamatan lainnya.

Tak hanya membekuk tersangka, Polres Sanggau juga menyerahkan sejumlah sepeda motor hasil pengungkapan kepada pemilik yang berhak.

Langkah tersebut menjadi bukti komitmen kepolisian dalam memberantas kejahatan sekaligus memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Polres Sanggau mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta segera melaporkan tindak kejahatan melalui layanan Polri 110.

Pengungkapan sembilan kasus ini menjadi pesan tegas bahwa pelaku curanmor tidak boleh diberi ruang. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar imbauan, agar keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sanggau tetap terjaga

Syarif 

10/11/2026

Proyek APBN Rp 18,5 M di Landak: Aspal 2 CM, Bahu Jalan Remuk, Semen Minim Seperti Kerupuk- Kinerja BPJN Kalbar PPK 2.1 Dipertanyakan



LANDAK,faktadaerah.id LenteraKapuas.com – Proyek Peningkatan Jalan Mungguk - Engkanyar di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, yang dibiayai APBN senilai Rp 18.500.000.000,00 (Rp 18,5 Miliar) menjadi sorotan publik. Proyek yang baru selesai dikerjakan tersebut ditemukan dalam kondisi rusak parah, mulai dari aspal tipis, retak-retak, hingga bahu jalan yang hancur berkeping-keping.



Temuan ini diperkuat dengan dokumentasi foto dan video lapangan yang diambil tim investigasi media pada 9 November 2026, dengan titik koordinat Desa Rasan dan Bola Toho Raba, Kecamatan Ngabang.



Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, proyek ini dikelola oleh:



> Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Kalimantan Barat, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Kalbar, PPK 2.1 Provinsi Kalbar.

> Nama Paket: Peningkatan Jalan Mungguk - Engkanyar

> Nomor Kontrak: 29/PKS/HK.02.01/Bpjn12.6.1/2025

> Tanggal Kontrak: 22 Desember 2025

> Nilai Kontrak: Rp. 18.500.000.000,00

> Panjang Ruas: 2,500 KM

> Penyedia Jasa: PT. FORTU PURNA KARYA

> Konsultan Supervisi: PT. Laras Sembada KSO, PT Trijaya First Engineering





Fakta Lapangan: Aspal Cuma 2 CM



Fakta paling mencolok terlihat pada pengukuran langsung di lapangan. Ketebalan lapisan aspal hanya sekitar 2 cm, sebagaimana terlihat jelas dalam foto yang diukur menggunakan meteran. Padahal, untuk jalan nasional dengan anggaran miliaran, standar minimal AC-WC adalah 4-5 cm.



Tipisnya aspal membuat badan jalan tidak mampu menahan beban dan langsung retak buaya (_alligator crack_) memanjang di tengah jalan, bahkan di beberapa titik aspal sudah mengelupas hingga terlihat lapisan tanah di bawahnya.



Bahu Jalan Hancur, Diduga Kurang Semen dan Pakai Pasir Sungai



Sorotan kedua adalah kualitas bahu jalan rigid yang hancur total. Video tim investigasi menunjukkan bahu jalan yang sangat rapuh, bisa diremas dengan tangan, dan pecah seperti tanah liat kering.



Warga menduga campurannya tidak sesuai spesifikasi, minim semen, dan menggunakan pasir hasil pengambilan langsung dari tepi sungai, bukan pasir quarry standar yang sudah dicuci. Hal ini terlihat dari tekstur yang masih bercampur lumpur dan tanah kuning.



"Ini bahu jalannya kayak kerupuk, hancur semua. Pasirnya diambil dari sungai, bukan pasir beli. Pantas tidak ada kekuatan. Aspalnya juga tipis sekali, baru jadi sudah rusak," keluh salah satu warga Ngabang yang enggan disebutkan namanya.



BPJN Kalbar PPK 2.1 dan Konsultan Supervisi Dipertanyakan



Dengan anggaran Rp 18,5 Miliar untuk panjang hanya 2,5 KM, artinya negara menggelontorkan Rp 7,4 Miliar per Kilometer. Namun hasil yang didapat justru berkualitas sangat buruk.



Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap kinerja:



1. BPJN Kalbar dan PPK 2.1 sebagai pemilik pekerjaan dan pengawas anggaran. Bagaimana proses _quality control_ dan _quality assurance_ dilakukan? Mengapa pekerjaan dengan mutu serendah ini bisa diloloskan dan dibayar?



2. PT. Fortu Purna Karya sebagai kontraktor pelaksana. Diduga kuat telah melakukan pengurangan volume dan spesifikasi (spek) untuk mengejar keuntungan maksimal.



3. PT. Laras Sembada KSO - PT Trijaya First Engineering sebagai Konsultan Supervisi. Di mana peran pengawasan di lapangan? Seharusnya konsultan menjadi garda terdepan untuk memastikan mutu, ketebalan, dan campuran sesuai RAB dan SNI.



Jika pembiaran ini terus terjadi, bukan tidak mungkin proyek ini hanya akan menjadi proyek "cuci gudang" yang merugikan keuangan negara dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.



Masyarakat meminta BPK RI, Kejaksaan Tinggi Kalbar, dan Irjen Kementerian PUPR untuk segera turun ke lokasi melakukan audit mutu, audit investigasi, dan pemeriksaan material secara laboratorium.



Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Kepala BPJN Kalbar, PPK 2.1, serta manajemen PT. Fortu Purna Karya.



Tim Investigasi |LenteraKapuas.com

_Foto & Video: Dokumentasi tim investigasi 9 Nov 2026, Kec. Ngabang, Kab. Landak_

LANDAK,faktadaerah.id LenteraKapuas.com – Proyek Peningkatan Jalan Mungguk - Engkanyar di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, yang dibiayai APBN senilai Rp 18.500.000.000,00 (Rp 18,5 Miliar) menjadi sorotan publik. Proyek yang baru selesai dikerjakan tersebut ditemukan dalam kondisi rusak parah, mulai dari aspal tipis, retak-retak, hingga bahu jalan yang hancur berkeping-keping.



Temuan ini diperkuat dengan dokumentasi foto dan video lapangan yang diambil tim investigasi media pada 9 November 2026, dengan titik koordinat Desa Rasan dan Bola Toho Raba, Kecamatan Ngabang.



Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, proyek ini dikelola oleh:



> Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Kalimantan Barat, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Kalbar, PPK 2.1 Provinsi Kalbar.

> Nama Paket: Peningkatan Jalan Mungguk - Engkanyar

> Nomor Kontrak: 29/PKS/HK.02.01/Bpjn12.6.1/2025

> Tanggal Kontrak: 22 Desember 2025

> Nilai Kontrak: Rp. 18.500.000.000,00

> Panjang Ruas: 2,500 KM

> Penyedia Jasa: PT. FORTU PURNA KARYA

> Konsultan Supervisi: PT. Laras Sembada KSO, PT Trijaya First Engineering





Fakta Lapangan: Aspal Cuma 2 CM



Fakta paling mencolok terlihat pada pengukuran langsung di lapangan. Ketebalan lapisan aspal hanya sekitar 2 cm, sebagaimana terlihat jelas dalam foto yang diukur menggunakan meteran. Padahal, untuk jalan nasional dengan anggaran miliaran, standar minimal AC-WC adalah 4-5 cm.



Tipisnya aspal membuat badan jalan tidak mampu menahan beban dan langsung retak buaya (_alligator crack_) memanjang di tengah jalan, bahkan di beberapa titik aspal sudah mengelupas hingga terlihat lapisan tanah di bawahnya.



Bahu Jalan Hancur, Diduga Kurang Semen dan Pakai Pasir Sungai



Sorotan kedua adalah kualitas bahu jalan rigid yang hancur total. Video tim investigasi menunjukkan bahu jalan yang sangat rapuh, bisa diremas dengan tangan, dan pecah seperti tanah liat kering.



Warga menduga campurannya tidak sesuai spesifikasi, minim semen, dan menggunakan pasir hasil pengambilan langsung dari tepi sungai, bukan pasir quarry standar yang sudah dicuci. Hal ini terlihat dari tekstur yang masih bercampur lumpur dan tanah kuning.



"Ini bahu jalannya kayak kerupuk, hancur semua. Pasirnya diambil dari sungai, bukan pasir beli. Pantas tidak ada kekuatan. Aspalnya juga tipis sekali, baru jadi sudah rusak," keluh salah satu warga Ngabang yang enggan disebutkan namanya.



BPJN Kalbar PPK 2.1 dan Konsultan Supervisi Dipertanyakan



Dengan anggaran Rp 18,5 Miliar untuk panjang hanya 2,5 KM, artinya negara menggelontorkan Rp 7,4 Miliar per Kilometer. Namun hasil yang didapat justru berkualitas sangat buruk.



Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap kinerja:



1. BPJN Kalbar dan PPK 2.1 sebagai pemilik pekerjaan dan pengawas anggaran. Bagaimana proses _quality control_ dan _quality assurance_ dilakukan? Mengapa pekerjaan dengan mutu serendah ini bisa diloloskan dan dibayar?



2. PT. Fortu Purna Karya sebagai kontraktor pelaksana. Diduga kuat telah melakukan pengurangan volume dan spesifikasi (spek) untuk mengejar keuntungan maksimal.



3. PT. Laras Sembada KSO - PT Trijaya First Engineering sebagai Konsultan Supervisi. Di mana peran pengawasan di lapangan? Seharusnya konsultan menjadi garda terdepan untuk memastikan mutu, ketebalan, dan campuran sesuai RAB dan SNI.



Jika pembiaran ini terus terjadi, bukan tidak mungkin proyek ini hanya akan menjadi proyek "cuci gudang" yang merugikan keuangan negara dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.



Masyarakat meminta BPK RI, Kejaksaan Tinggi Kalbar, dan Irjen Kementerian PUPR untuk segera turun ke lokasi melakukan audit mutu, audit investigasi, dan pemeriksaan material secara laboratorium.



Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Kepala BPJN Kalbar, PPK 2.1, serta manajemen PT. Fortu Purna Karya.



Tim Investigasi |LenteraKapuas.com

_Foto & Video: Dokumentasi tim investigasi 9 Nov 2026, Kec. Ngabang, Kab. Landak_

08/11/2026

Dandim 1204/Sanggau Tutup Pelatihan KKRI Gelombang VI, Tekankan Disiplin dan Karakter Kebangsaan Generasi Muda*


*SANGGAU* –faktadaerah.id Komandan Kodim 1204/Sanggau Letkol Inf Nurrachman Gindha Dradhizya, S.I.P., secara resmi menutup kegiatan Anghana Wanan Pelatihan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) bagi siswa-siswi SMK, SMA, dan MAN Gelombang VI Semester II Tahun Anggaran 2026, Minggu (8/11/2026).

Upacara penutupan berlangsung di Lapangan Apel Makodim 1204/Sanggau, Jalan Padi, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Dandim 1204/Sanggau bertindak sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Komandan Upacara dijabat Pasi Ter Kodim 1204/Sanggau Kapten Inf Demianus.

Dalam amanatnya, Dandim menyampaikan bahwa pelatihan KKRI bukan sekadar kegiatan pembinaan biasa, melainkan bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda, khususnya dalam membangun kedisiplinan, mental, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta semangat bela negara.


Menurutnya, berbagai materi yang diberikan selama pelatihan, mulai dari pembinaan karakter, kepemimpinan, nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, peraturan baris-berbaris, hingga kerja sama tim, diharapkan mampu membentuk pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dandim juga mengapresiasi semangat dan kesungguhan seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Ia berharap pengalaman dan nilai-nilai positif yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.

"Berakhirnya kegiatan ini bukan berarti berakhir pula proses pembelajaran. Justru setelah kembali ke lingkungan masing-masing, kalian memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai positif yang telah diperoleh selama mengikuti pelatihan KKRI," tegasnya.

Ia juga mengingatkan para peserta agar senantiasa menjaga kedisiplinan, menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, mengutamakan persatuan serta menjauhi berbagai perilaku negatif, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, intoleransi, dan pelanggaran hukum lainnya.

Mengakhiri amanatnya, Dandim berpesan agar seluruh peserta terus meningkatkan prestasi belajar, mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kreativitas dan inovasi, serta menjadi pelopor persatuan dan kesatuan di lingkungan masing-masing.

Dandim turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pembina, pelatih, guru pendamping, serta seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga kegiatan KKRI Gelombang VI Semester II TA 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Upacara penutupan berlangsung dengan tertib dan khidmat. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta KKRI mampu tumbuh menjadi generasi muda yang tangguh, berintegritas, berjiwa nasionalis, dan memiliki karakter kebangsaan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045.

Syarif 




06/11/2026

Mediasi Berakhir Damai, Perselisihan Karyawan Jetty dan Kontraktor PT KAN di Sanggau Berujung Kesepahaman


Sanggau, Polda Kalbar - faktadaerah.id Perselisihan antara karyawan Departemen Jetty dan pihak kontraktor PT Kalimantan Alumina Nusantara (KAN) di Dermaga Jetty, Dusun Pasir Mentawak, Desa Sansat, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, akhirnya diselesaikan melalui jalur mediasi, Rabu (4/11/2026) malam.

Mediasi yang berlangsung mulai pukul 19.00 hingga 23.30 WIB tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau, unsur kepolisian, TNI, serta perwakilan manajemen PT KAN. Pertemuan digelar untuk mencari solusi atas persoalan yang sempat memicu ketegangan antara karyawan dan pihak kontraktor.

Perselisihan bermula dari persoalan pekerjaan pengangkutan barang di kawasan Dermaga Jetty. Sebelumnya, karyawan Departemen Jetty telah melaksanakan pengangkutan sejumlah barang dari lokasi dermaga menuju lokasi lain sesuai perintah pekerjaan yang diterima.

Namun, sekitar satu minggu kemudian, karyawan kembali mendapatkan instruksi agar barang-barang yang sebelumnya telah diangkut tersebut dikembalikan ke lokasi semula di Dermaga Jetty. Perubahan perintah tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan karyawan karena pekerjaan yang sebelumnya telah dilakukan harus kembali dikerjakan.

Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi perselisihan antara karyawan Departemen Jetty dengan pihak pimpinan kontraktor PT KAN. Sejumlah karyawan sempat menyatakan keberatan dan tidak bersedia melaksanakan perintah untuk mengangkut kembali barang-barang tersebut ke Dermaga Jetty.

Untuk mencegah persoalan berkembang lebih jauh dan menjaga situasi tetap kondusif, dilakukan pertemuan antara karyawan Departemen Jetty dan perwakilan manajemen. Proses penyelesaian ditempuh melalui dialog dan pendekatan persuasif dengan menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan.

Dalam pertemuan tersebut hadir Pasi Ops Kapten J. Siregar, Kapolsek Toba Iptu Arnold Rocky Montolalu, S.H., M.H., perwakilan Disnakertrans Kabupaten Sanggau Kevin Caroll Jeferson dan Markus, serta HRD PT KAN Romel Siregar.

Kapolsek Toba Iptu Arnold Rocky Montolalu mengatakan, persoalan yang terjadi pada dasarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan keterbukaan dari seluruh pihak. Menurutnya, kepolisian hadir untuk menjaga situasi tetap aman sekaligus mendorong penyelesaian yang tidak merugikan pihak mana pun.

“Yang kami dorong adalah penyelesaian melalui komunikasi yang baik. Setiap persoalan di lingkungan kerja perlu diselesaikan dengan kepala dingin, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Setelah masing-masing pihak mendapatkan penjelasan, persoalan ini dapat dipahami secara lebih proporsional,” kata Iptu Arnold.

Dari hasil pertemuan diketahui bahwa persoalan tersebut dipengaruhi adanya miss komunikasi atau kesalahpahaman dalam proses pengangkutan barang. Perbedaan pemahaman mengenai perintah pekerjaan membuat sebagian karyawan merasa pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelumnya seolah-olah tidak sesuai dengan arahan yang diberikan.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persepsi di kalangan karyawan bahwa mereka diperlakukan tidak semestinya. Hal itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan karyawan keberatan ketika diminta kembali mengangkut barang-barang yang sebelumnya telah dipindahkan dari kawasan Dermaga Jetty.

Dalam proses mediasi, masing-masing pihak diberikan kesempatan menyampaikan pandangan dan penjelasan terkait persoalan yang terjadi. Pendekatan tersebut dilakukan untuk mencari titik temu sekaligus memastikan seluruh pihak memahami duduk persoalan berdasarkan fakta dan kebutuhan pekerjaan di lapangan.

Setelah mendapatkan penjelasan dari perwakilan manajemen, Disnakertrans, unsur TNI dan kepolisian, karyawan Departemen Jetty akhirnya dapat memahami bahwa persoalan tersebut terjadi akibat kesalahpahaman dalam komunikasi dan pelaksanaan pekerjaan.

“Yang terpenting dari pertemuan ini adalah tercapainya pemahaman bersama. Kami mengapresiasi sikap seluruh pihak yang memilih menyelesaikan persoalan melalui dialog. Dengan komunikasi yang terbuka, pekerjaan dapat kembali berjalan dan situasi di lingkungan perusahaan tetap kondusif,” ujar Kapolsek Toba.

Hasil mediasi tersebut juga membawa kesepahaman bahwa pekerjaan akan kembali dilanjutkan oleh karyawan Departemen Jetty. Karyawan yang sebelumnya menyatakan keberatan akhirnya bersedia kembali melaksanakan pekerjaan setelah mendapatkan penjelasan mengenai alasan dan proses pengangkutan barang.

Iptu Arnold Rocky Montolalu menegaskan bahwa kepolisian bersama unsur terkait akan tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di kawasan Dermaga Jetty. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas pekerjaan berlangsung aman dan tidak kembali terjadi kesalahpahaman yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Selama proses mediasi berlangsung, pengamanan dilakukan oleh personel Polsek Toba, personel BKO Polres Sanggau serta penebalan personel dari Kodim 1204/Sanggau. Kehadiran aparat gabungan ditujukan untuk menjaga keamanan selama proses penyelesaian berlangsung sekaligus memberikan rasa aman kepada seluruh pihak yang terlibat.

Dengan berakhirnya mediasi secara kondusif, perselisihan antara karyawan Departemen Jetty dan pihak kontraktor PT KAN dapat diselesaikan tanpa terjadi tindakan yang mengarah pada gangguan keamanan. Kesepahaman tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pekerja dan manajemen sehingga aktivitas pekerjaan di kawasan Dermaga Jetty dapat kembali berjalan secara tertib, aman, dan produktif. _(Dny Ard / Humas Res Sgu)_

05/11/2026

Kawal Prabowo, SMSI Siapkan Masukan Kritis


Jakarta,faktadaerah.id Sebuah restoran di kawasan gambir, Jakarta Pusat,menjadi saksi berkumpulnya para petinggi media siber dan pengamat politik pada Selasa malam, 3 November 2026. 

Di Restoran Kampung Kecil di Jalan Abdul Muis itu, Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI menggelar diskusi terbatas untuk membedah arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika global dan domestik.

Meski dibalut dalam suasana santai makan malam, pertemuan ini menelurkan sikap tegas dari organisasi yang menaungi ribuan media siber tersebut. 

SMSI menyatakan bakal memosisikan diri sebagai mitra strategis sekaligus pengawas jalannya roda pemerintahan.
Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan organisasi yang dipimpinnya sepakat untuk mengawal iktikad baik Prabowo dalam memimpin bangsa. Namun, dukungan itu bukan tanpa syarat. SMSI memastikan akan tetap melempar kritik jika implementasi kebijakan di lapangan melenceng dari kepentingan publik. "Kita mendiskusikan secara terbatas mengenai jalannya pemerintahan. Kita sepakat menjaga pemikiran baik Bapak Prabowo, tetapi kami juga harus terus mencermati dan memberikan masukan konstruktif," kata Firdaus.

Sikap kritis yang objektif menjadi benang merah dalam diskusi malam itu. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Ukraina yang kini menjadi Ketua Dewan Pakar SMSI, Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa SMSI harus menjadi tulang punggung, katalisator, dan stabilisator yang bergerak di atas rel konstitusi. 

Menurut Yuddy, dukungan penuh akan diberikan sepanjang niat atau nawaitu pemerintah tetap lurus demi kemajuan rakyat.

Senada dengan Yuddy, jurnalis senior Hersubeno Arif menilai publik perlu melihat kepemimpinan Prabowo secara proporsional. Ia melihat ada keberpihakan yang jelas dari sang presiden terhadap kepentingan nasional, sehingga respons masyarakat pun harus objektif.

Pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Guru Besar STIK Polri Albertus, jurnalis senior Sukriansyah S. Latief, serta jajaran pengurus pusat SMSI ini berakhir menjelang larut malam. Sebagai tindak lanjut, SMSI bakal merangkum poin-poin krusial hasil diskusi malam itu menjadi dokumen rekomendasi strategis dan karya literatur. 

Dokumen ini rencananya akan diserahkan langsung kepada pemerintah sebagai sumbangsih pemikiran dari industri media siber nasional. (*)