SANGGAU – faktadaerah.id Persoalan dugaan pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, menuai sorotan. Lima warga setempat disebut dibawa ke Polres Sanggau oleh pihak PT Sumatera Jaya Agro Lestari (PT SJHL) atas dugaan mengambil buah sawit. Namun, kejelasan status lahan yang menjadi lokasi kejadian justru menjadi tanda tanya.
Ketua Umum KAMANG Kalimantan Barat, Forensius Ahong Anntoniki, mempertanyakan langkah pihak perusahaan dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, perkara ini tidak semestinya hanya dilihat dari dugaan pengambilan buah sawit, tetapi juga harus memperhatikan kejelasan batas lahan, kronologi kejadian, serta prosedur penanganannya.
Kepada faktadaerah.id Kamis (19/11), Forensius mengatakan peristiwa itu terjadi pada 15 November 2026. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lokasi pengambilan buah sawit diduga berada di luar lingkaran areal perusahaan. Bahkan, hanya sekitar 10 batang sawit yang disebut masuk dalam area yang dipersoalkan.
"Yang dipersoalkan hanya 19 janjang buah sawit. Tetapi masyarakat langsung dibawa ke Polres Sanggau oleh pihak sekuriti bersama manajer perusahaan," ungkap Forensius.
Ia mempertanyakan apakah lokasi tersebut benar-benar masuk dalam wilayah hak perusahaan atau justru merupakan lahan masyarakat yang batas-batasnya belum jelas.
Menurutnya, kejelasan status dan batas lahan menjadi hal mendasar yang harus dipastikan agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat.
"Jangan sampai persoalan batas lahan yang belum terang justru berujung pada persoalan hukum bagi masyarakat. Semuanya harus diperjelas terlebih dahulu," tegasnya.
Tak hanya menyangkut status lahan, Forensius juga mempertanyakan proses penanganan perkara tersebut. Ia mengaku belum memperoleh informasi mengenai adanya laporan polisi (LP) terkait kejadian itu hingga dirinya memberikan keterangan.
Lima warga yang dibawa ke Polres Sanggau disebut terdiri atas pihak yang diduga terlibat dan dua orang saksi. Selain itu, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah sawit turut diamankan.
Forensius menyayangkan kendaraan tersebut ikut terseret dalam persoalan. Sebab, menurut keterangan yang diterimanya, mobil itu hanya dipinjamkan untuk mengangkut buah sawit dan pemiliknya tidak mengetahui persoalan yang terjadi.
"Mobil itu juga masih dalam kredit. Kalau kendaraan terus ditahan, siapa yang bertanggung jawab membayar angsurannya?" ujarnya.
Forensius mengatakan, warga telah memberikan kuasa kepadanya untuk membantu mengupayakan penyelesaian persoalan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
Ia mengaku telah beberapa kali berusaha menghubungi manajer PT SJHL melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon. Namun, hingga Kamis (19/11), upaya komunikasi tersebut belum mendapat tanggapan.
Karena itu, ia meminta manajemen perusahaan tidak menutup ruang komunikasi dan bersedia duduk bersama masyarakat untuk mencari penyelesaian.
Forensius berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan mengedepankan kearifan lokal melalui dialog dan musyawarah. Menurutnya, persoalan yang masih bisa dibicarakan seharusnya tidak langsung berkembang menjadi konflik maupun berujung pada proses hukum.
"Hal-hal seperti ini seharusnya bisa diselesaikan dengan mengedepankan kearifan lokal. Kita memiliki budaya musyawarah dan kekeluargaan. Saya berharap perusahaan membuka ruang dialog dengan masyarakat sehingga persoalan ini dapat diselesaikan secara baik tanpa merugikan pihak mana pun," katanya.
Ia menegaskan, hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar harus tetap dijaga. Terlebih, warga yang bermukim di sekitar kawasan kantor maupun pabrik perusahaan di wilayah Pemasak, Kecamatan Toba, merupakan bagian dari lingkungan sosial yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan.
Meski mengharapkan penyelesaian secara kekeluargaan, Forensius menyatakan pihaknya tetap mempertimbangkan langkah lebih lanjut sesuai ketentuan hukum apabila tidak ada kejelasan dan respons dari perusahaan.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT SJHL belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan Forensius. Penjelasan perusahaan mengenai status lahan, kronologi membawa lima warga ke Polres Sanggau, serta dasar pengamanan kendaraan masih dinantikan.
Konfirmasi dari Polres Sanggau juga diperlukan untuk memastikan status penanganan perkara, termasuk laporan polisi dan kedudukan hukum masing-masing warga yang dibawa.
Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut 19 janjang buah sawit. Kepastian batas lahan, transparansi penanganan perkara, serta ruang penyelesaian melalui musyawarah menjadi hal penting agar hubungan perusahaan dan masyarakat tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Pontianak Post masih berupaya menghubungi pihak perusahaan dan kepolisian guna memperoleh penjelasan serta menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
(Agg)
