Berita FAKTADAERAH.ID: Berita Nasional Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Berita Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita Nasional. Tampilkan semua postingan

16/11/2026

Jaga Stabilitas Nasional, PSMTI Siap Bersinergi Dukung Pemerintahan Prabowo




Jakarta,faktadaerah.id Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), Wilianto Tanta, menegaskan dukungan organisasinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Menurut Wilianto, dinamika pergantian kepemimpinan nasional harus disikapi secara bijaksana dan mengedepankan kepentingan bangsa. PSMTI menghormati keputusan Presiden Prabowo terkait sosok yang nantinya dipercaya mengisi posisi Wakil Presiden.

"PSMTI menghormati keputusan Presiden Prabowo. Siapa pun sosok yang nantinya dipilih dan mendapatkan amanah sebagai Wakil Presiden, tentu harus kita hormati dan dukung," ujar Wilianto dalam keterangan resminya.

Ia menilai stabilitas politik dan kepastian pemerintahan merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha, menarik investasi, serta memastikan pembangunan ekonomi nasional berjalan berkelanjutan.

Wilianto yang juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan, kondisi politik yang aman dan kondusif akan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis, memperluas investasi, hingga menciptakan lapangan kerja.

"Kami sangat mengharapkan terciptanya stabilitas nasional sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik, dunia usaha tumbuh secara sehat, investasi berkembang, serta tercipta lapangan kerja dan kesempatan yang semakin luas bagi seluruh masyarakat," katanya.

Pengusaha asal Sulawesi Selatan itu juga berharap pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*PSMTI Perkuat Kontribusi Melalui Jaringan Organisasi*

Dalam mendukung pembangunan nasional, Wilianto mengungkapkan bahwa PSMTI memiliki jaringan organisasi yang tersebar di 37 provinsi dan 310 kabupaten/kota di Indonesia.
Jaringan tersebut menjadi modal penting bagi PSMTI untuk memperluas kegiatan sosial, memperkuat kerukunan antarmasyarakat, serta membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai elemen bangsa.

Menurutnya, pembangunan nasional tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal.

Wilianto juga mengingatkan agar perbedaan pandangan dan pilihan politik tidak menjadi pemicu perpecahan. Persatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas di tengah berbagai dinamika yang terjadi.

"Jangan sampai dinamika politik mengorbankan persatuan bangsa. Kita boleh memiliki pandangan dan pilihan politik yang berbeda, tetapi kepentingan Indonesia harus tetap menjadi prioritas bersama," tegasnya.

PSMTI, lanjut Wilianto, siap mengambil bagian dalam menjaga keharmonisan sosial dan mendorong masyarakat Tionghoa Indonesia agar terus berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Ia berharap stabilitas politik, kepastian kebijakan, serta sinergi seluruh elemen bangsa dapat terus diperkuat. Dengan demikian, kepercayaan investor tetap terjaga, dunia usaha berkembang, dan peluang ekonomi semakin terbuka bagi masyarakat luas. ***

05/11/2026

Kawal Prabowo, SMSI Siapkan Masukan Kritis


Jakarta,faktadaerah.id Sebuah restoran di kawasan gambir, Jakarta Pusat,menjadi saksi berkumpulnya para petinggi media siber dan pengamat politik pada Selasa malam, 3 November 2026. 

Di Restoran Kampung Kecil di Jalan Abdul Muis itu, Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI menggelar diskusi terbatas untuk membedah arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika global dan domestik.

Meski dibalut dalam suasana santai makan malam, pertemuan ini menelurkan sikap tegas dari organisasi yang menaungi ribuan media siber tersebut. 

SMSI menyatakan bakal memosisikan diri sebagai mitra strategis sekaligus pengawas jalannya roda pemerintahan.
Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan organisasi yang dipimpinnya sepakat untuk mengawal iktikad baik Prabowo dalam memimpin bangsa. Namun, dukungan itu bukan tanpa syarat. SMSI memastikan akan tetap melempar kritik jika implementasi kebijakan di lapangan melenceng dari kepentingan publik. "Kita mendiskusikan secara terbatas mengenai jalannya pemerintahan. Kita sepakat menjaga pemikiran baik Bapak Prabowo, tetapi kami juga harus terus mencermati dan memberikan masukan konstruktif," kata Firdaus.

Sikap kritis yang objektif menjadi benang merah dalam diskusi malam itu. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Ukraina yang kini menjadi Ketua Dewan Pakar SMSI, Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa SMSI harus menjadi tulang punggung, katalisator, dan stabilisator yang bergerak di atas rel konstitusi. 

Menurut Yuddy, dukungan penuh akan diberikan sepanjang niat atau nawaitu pemerintah tetap lurus demi kemajuan rakyat.

Senada dengan Yuddy, jurnalis senior Hersubeno Arif menilai publik perlu melihat kepemimpinan Prabowo secara proporsional. Ia melihat ada keberpihakan yang jelas dari sang presiden terhadap kepentingan nasional, sehingga respons masyarakat pun harus objektif.

Pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Guru Besar STIK Polri Albertus, jurnalis senior Sukriansyah S. Latief, serta jajaran pengurus pusat SMSI ini berakhir menjelang larut malam. Sebagai tindak lanjut, SMSI bakal merangkum poin-poin krusial hasil diskusi malam itu menjadi dokumen rekomendasi strategis dan karya literatur. 

Dokumen ini rencananya akan diserahkan langsung kepada pemerintah sebagai sumbangsih pemikiran dari industri media siber nasional. (*)

27/10/2026

Voucke Lontaan: DK PWI Harus Pula Memberi Pilihan Kepada Munir, menjadi Ketum PWI Atau Dewas BUMN Antara


JAKARTA - faktadaerah.id Keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat memberhentikan penuh Firdaus sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) disayangkan oleh Penasehat PWI Sulawesi Utara dan mantan Ketua PWI Sulawesi Utara dua periode, Voucke Lontaan.

Voucke menilai persoalan yang berujung pada sanksi terberat itu semestinya lebih dulu diselesaikan melalui tabayun dan dialog. Sebab, pernyataan Firdaus yang dipersoalkan disampaikan dalam forum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum SMSI.

"Yang saya sayangkan dan prihatin, pernyataan Firdaus itu disampaikan dalam forum SMSI sebagai Ketua Umum SMSI. Itu sebuah usulan, bukan keputusan PWI," kata Voucke, Selasa (27/10/2026).

Polemik bermula ketika Firdaus mengusulkan agar SMSI ditunjuk sebagai penanggung jawab Hari Pers Nasional (HPN) 2027 dalam sebuah forum SMSI di Hall Dewan Pers, Jakarta. Pernyataan itu kemudian dinilai DK PWI Pusat bertentangan dengan ketentuan organisasi.

Melalui SK Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026, yang ditandatangani Atal S Depari (Ketua), Herbet Timbo P Siahaan (Wakil Ketua), Nurcholis MA Basyari (Sekretaris), Helmi Burman (anggota), Muhammad Sahrir (anggota), Usman Kamsong (anggota), Zaky Anthony (anggota) DK PWI Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh kepada Firdaus.

Firdaus diberhentikan bukan karena pelanggaran kode etik, bukan karena pelanggaran Kode Perilaku wartawan dan juga bukan karena PMH. Firdaus diberhentikan karena ada PO tentang HPN. Jika karena PO HPN, Pertanyaannya Firdaus pertama kali melontarkan permohonan kepada ketua Dewan Pers sewaktu acara penyerahan Anugerah SMSI pada 18 Juni 2026. Sementara PWI Menetapkan PO tentang HPN Bulan Juli 2026 apakah PO itu dapat berlaku surut atau sengaja dibuat untuk menyingkirkan Firdaus?
Di sinilah Voucke mempertanyakan materi dan prosesnya.

"Kenapa Ketua Umum PWI tidak terlebih dahulu melakukan tabayun dengan Firdaus?" ujarnya.

Pertanyaan itu semakin mengemuka karena, menurut Voucke, sebelumnya ada anjuran dari salah seorang Wartawan senior PWI DKI dan juga ketua Tim Pemenangan Pak Munir agar mengundang Firdaus untuk duduk bersama. Firdaus juga disebut bersedia melakukan pertemuan.

Bagi Voucke, kesediaan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk untuk menjernihkan persoalan sebelum sanksi paling berat dijatuhkan.

Soroti Mekanisme ART

Voucke juga menyoroti mekanisme pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ART PWI.

Pasal 23 ART PWI menyebut Dewan Kehormatan Provinsi memiliki kewenangan menerima atau menolak pengaduan, memproses dugaan pelanggaran AD/ART, KEJ dan KPW dengan memeriksa para pihak, serta memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran.

Putusan Dewan Kehormatan Provinsi kemudian disampaikan kepada Dewan Kehormatan PWI Pusat sebagai laporan. Sementara keberatan terhadap putusan tersebut dapat diajukan kepada DK PWI Pusat.

Pasal 20 juga mengatur bahwa kasus pelanggaran KEJ dan KPW dibahas dalam rapat Dewan Kehormatan dengan menghadirkan wartawan yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Jika tidak dapat dilakukan, tersedia mekanisme klarifikasi tertulis.

"Kalau mengikuti ART, harus jelas bagaimana mekanisme pemeriksaannya. Apakah perkara ini memang langsung menjadi kewenangan DK PWI Pusat, atau seharusnya terlebih dahulu diperiksa DK PWI Provinsi?" kata Voucke.

Menurutnya, pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak muncul persepsi bahwa mekanisme organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dua Kapasitas Firdaus

Voucke juga meminta agar posisi Firdaus sebagai Ketua Umum SMSI dibedakan dari posisinya sebagai anggota PWI.

Dalam forum SMSI, Firdaus menyampaikan gagasan mengenai HPN 2027 sebagai Ketua Umum SMSI. Karena itu, konteks, kapasitas dan maksud pernyataan tersebut perlu dilihat secara utuh sebelum dikategorikan sebagai pelanggaran organisasi.

"Menyampaikan usulan dalam forum SMSI harus dilihat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum SMSI. Apakah otomatis menjadi pelanggaran sebagai anggota PWI? Ini yang perlu dijelaskan," katanya.

Ia tidak mempersoalkan kewenangan PWI menegakkan aturan. Agar tidak bias, menurutnya, ketegasan harus berjalan bersama prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Apalagi ART PWI sendiri mengenal beberapa tingkatan sanksi, mulai dari teguran tertulis, peringatan keras, pemberhentian sementara hingga pemberhentian penuh.

Karena itu, alasan memilih sanksi paling berat juga layak dijelaskan secara terbuka.

"Kalau memang ada pelanggaran, aturan harus ditegakkan. Tetapi apakah harus berujung pemberhentian penuh, itu juga harus dilihat secara proporsional. Mengapa hanya Firdaus, mestinya Munir juga harus diberi pilihan, mau tetap jadi Ketum PWI atau jadi Ketua Dewas komisaris BUMN Antara." ujar Voucke.

Ia berharap persoalan Firdaus tidak menjadi sejarah kelam dalam penegakan HAM dan demokratisasi, mohon Kepada di tubuh  organisasi wartawan yang dipimpin pejabat BUMN ini.

Menurut Voucke, marwah PWI bukan hanya ditunjukkan melalui keberanian menjatuhkan sanksi dari ruang gelap, tetapi juga kesediaan mendengar, melakukan tabayun dan membuka ruang dialog.

Kini, pertanyaan tentang mekanisme pemeriksaan, kewenangan DK PWI Provinsi dan Pusat, pertimbangan terhadap klarifikasi Firdaus, serta proporsionalitas pemberhentian penuh menjadi hal yang perlu dijelaskan kepada publik dan anggota PWI.

Sebab, organisasi profesi pers tidak hanya dituntut tegas menegakkan aturan, tetapi juga harus mampu menunjukkan bahwa setiap keputusan lahir melalui proses yang adil, transparan dan proporsional.

"Jika Firdaus bersedia duduk bersama, kenapa tidak dilakukan? Duduk bersama bukan berarti mengabaikan aturan. Justru dari dialog bisa ditemukan duduk persoalan yang sebenarnya," pungkasnya.

26/10/2026

SMSI-RRI Bersatu Lawan Hoaks, Perkuat Kompetensi dan Informasi Pembangunan

Press Realese
26 Oktober 2026:


JAKARTA - faktadaerah.id Peredaran informasi palsu atau hoaks yang semakin deras di ruang digital mendorong Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara SMSI dan RRI di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026). Kolaborasi ini diarahkan pada penanggulangan hoaks sekaligus peningkatan kompetensi insan media.

Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, kerja sama tersebut merupakan manifestasi dari gagasan bersama antara Direktur Utama RRI dan dirinya untuk menghadapi persoalan hoaks yang semakin kompleks.

"Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks," kata Firdaus.

Menurut dia, kolaborasi SMSI dan RRI akan diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penyebaran informasi pembangunan.

Firdaus mengatakan, SMSI saat ini menaungi ribuan media siber, termasuk media startup atau media rintisan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Jaringan tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan untuk membantu menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat.

"Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan," ujarnya.

Dia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya mengintegrasikan RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk dalam konteks memperkuat penyebaran informasi pembangunan.

"SMSI juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI menjadi platform global sebagai kekuatan pemerintah," kata Firdaus.

Firdaus menambahkan, persoalan hoaks tidak cukup dihadapi hanya dengan membantah informasi palsu setelah beredar. Dibutuhkan ekosistem media yang memiliki kompetensi, profesionalitas, serta kemampuan melakukan verifikasi informasi.

Karena itu, menurut dia, peningkatan kompetensi wartawan menjadi salah satu prioritas kerja sama SMSI-RRI. Ia berharap kolaborasi tersebut juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pers yang semakin berkualitas.

Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, kerja sama dengan SMSI merupakan bagian dari upaya bersama menghadapi tantangan ekosistem informasi digital.

"Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks," kata Hendrasmo.

Hendarsmo menjelaskan, tantangan informasi saat ini tidak hanya menyangkut media besar. Media kecil dan media rintisan juga memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem informasi publik.

Karena itu, RRI dan SMSI akan mendorong peningkatan kompetensi sekaligus membangun kolaborasi agar media mampu menghasilkan konten yang lebih berkualitas dan membantu masyarakat menghadapi banjir informasi di ruang digital.

Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat yang hadir dalam kegiatan tersebut menyoroti perubahan besar dalam pola masyarakat memperoleh informasi.

Menurutnya, pada masa lalu informasi melalui tulisan memiliki proses produksi yang relatif panjang dan melewati tahapan seleksi. Media massa juga memiliki identitas, alamat, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi yang diterbitkan.

Namun, perkembangan teknologi digital membuat situasi berubah drastis. Media sosial kini menjadi ruang publik yang sangat besar, tempat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi.

"Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik," ujarnya.

Komaruddin mengingatkan, derasnya arus informasi tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat. Di ruang digital, informasi yang benar bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi, sensasi, bahkan penipuan.

Menurut dia, salah satu persoalan terbesar adalah algoritma platform digital yang secara perlahan membentuk pola konsumsi informasi masyarakat. Apa yang sering dilihat, disukai, atau dicari seseorang akan menjadi bahan bagi algoritma untuk menyajikan informasi berikutnya.

"Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan," kata Komaruddin.

Dia menyebut data sebagai salah satu kekuatan baru dalam ekosistem digital. Kebiasaan pengguna dalam menggunakan telepon pintar meninggalkan jejak data yang kemudian dapat digunakan untuk membentuk profil dan memberikan rekomendasi konten.

Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat menciptakan ruang informasi yang semakin personal. Orang bisa menerima informasi yang sesuai dengan kesukaannya secara terus-menerus, sementara informasi yang berbeda semakin jarang ditemui.

Komaruddin menilai kondisi itu menjadi tantangan serius bagi masyarakat, keluarga, dunia pendidikan, media, maupun pemerintah. Kemampuan memeriksa dan mempertanyakan informasi menjadi semakin penting agar masyarakat tidak mudah terbawa arus emosi yang dibangun melalui konten digital.

"Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi," katanya.

Dia juga mengingatkan, media sosial memiliki kekuatan besar dalam menggerakkan emosi publik. Dalam berbagai peristiwa di dunia, platform digital telah menunjukkan kemampuannya menggerakkan massa dan membentuk opini publik dalam waktu sangat singkat.

Karena itu, menurut Komaruddin, kerja sama antara lembaga publik seperti RRI dengan organisasi perusahaan media seperti SMSI menjadi penting untuk membangun ekosistem informasi yang lebih sehat.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi berlanjut dalam program konkret untuk meningkatkan kompetensi wartawan, memperkuat verifikasi informasi, serta menghadirkan informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasehat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.

Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, serta Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky. (*)

25/10/2026

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan, Abdul Manan dan Sekjen AJI Soroti Tata Kelola HPN, Dorong Dewan Pers Jadi Penanggung Jawab



JAKARTA –faktadaerah.id Penerbitan Surat Keputusan (SK) Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang ditandatangani Atal S Depari (Ketua), Herbet Timbo P Siahaan (Wakil Ketua), Nurcholis MA Basyari (Sekretaris),  Helmi Burman (anggota), Muhammad Sahrir (anggota), Usman Kamsong (anggota), Zaky Anthony (anggota), telah mendapat tanggapan tertulis pada tanggal 22 Oktober 2026 oleh Firdaus, yang didalamnya menyatakan telah menerima surat keputusan tersebut pada 21 Oktober 2026 tersebut.

Pemberian sanksi pemberhentian penuh terhadap Firdaus dari keanggotaan PWI itu, ternyata menuai beragam tanggapan dari kalangan pers nasional.

Sorotan tidak hanya tertuju pada keputusan pemberhentian Firdaus yang juga menjabat Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, tetapi juga pada persoalan tata kelola Hari Pers Nasional (HPN), khususnya mengenai siapa yang sepatutnya menjadi penanggung jawab penyelenggaraannya.

Dua tokoh pers, yakni anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Abdul Manan serta Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Bayu Wardhana, menyampaikan pandangan mengenai pentingnya pelaksanaan HPN yang lebih inklusif dan melibatkan seluruh komunitas pers.

Tanggapan tersebut disampaikan kepada media yang tergabung dalam SMSI pada Sabtu (24/10/2026).

*Abdul Manan: Pemberhentian karena HPN Cukup Mengejutkan*

Abdul Manan menegaskan bahwa pemberhentian seseorang dari keanggotaan merupakan kewenangan masing-masing organisasi. Namun, ia mengaku cukup terkejut apabila persoalan HPN menjadi alasan di balik pemberhentian Firdaus dari keanggotaan PWI.

“Pemberhentian seseorang sebagai anggota tentu merupakan hak masing-masing organisasi. Bagi saya, cukup mengejutkan kalau alasan pemberhentiannya karena terkait dengan soal Hari Pers Nasional (HPN),” ujar Abdul Manan.

Menurutnya, alasan pemberhentian akan lebih mudah dipahami apabila berkaitan dengan status seseorang sebagai wartawan. Sebab, status kewartawanan merupakan salah satu unsur penting dalam keanggotaan organisasi wartawan.

Ia merujuk pada Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/X/2025 tentang Standar Organisasi Wartawan. Pasal 9 peraturan tersebut menyatakan bahwa anggota organisasi wartawan adalah wartawan yang bekerja secara tetap, koresponden, atau wartawan lepas pada media yang masih terbit atau melakukan siaran secara reguler.

Pandangan tersebut disampaikan Abdul Manan dalam konteks pentingnya membedakan persoalan keanggotaan organisasi dengan perbedaan pendapat mengenai kebijakan penyelenggaraan HPN.

Firdaus sebelumnya mengusulkan agar penyelenggaraan HPN dilakukan secara bergiliran di antara konstituen Dewan Pers. Usulan tersebut disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum SMSI Pusat, dengan tujuan mendorong kesetaraan antarkonstituen dalam agenda tahunan pers nasional.

*HPN Dinilai Perlu Menjadi Agenda Bersama Komunitas Pers*

Mengenai apakah HPN sepatutnya menjadi kewenangan eksklusif PWI atau agenda bersama seluruh masyarakat pers, Abdul Manan berpandangan bahwa peringatan tersebut semestinya melibatkan komunitas pers secara kolektif.

Menurutnya, HPN merupakan hari yang dimaksudkan untuk diperingati oleh seluruh komunitas pers. Karena itu, penyelenggaraannya dinilai tidak proporsional apabila hanya dilakukan oleh satu organisasi wartawan.

“HPN merupakan hari yang diniatkan untuk diperingati oleh seluruh komunitas pers. Sehingga tidak proporsional dan tidak patut jika diselenggarakan oleh satu organisasi wartawan saja,” katanya.

Ia menilai, penyelenggaraan HPN yang hanya bertumpu pada satu organisasi berpotensi mereduksi makna peringatan tersebut menjadi agenda organisasi tertentu, bukan perayaan bersama seluruh insan pers Indonesia.

Abdul Manan berpandangan, kondisi tersebut turut menjelaskan mengapa HPN selama ini belum sepenuhnya dirayakan secara bersama-sama oleh seluruh komunitas pers.

Menurutnya, pelaksanaan HPN perlu diarahkan pada mekanisme yang lebih kolektif, setidaknya dengan melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers. Dengan demikian, peringatan HPN dapat menjadi ruang kebersamaan sekaligus memperkuat solidaritas di tengah keberagaman organisasi dan ekosistem media.

*Delapan dari Sembilan Konstituen Usulkan Dewan Pers Jadi Penanggung Jawab*

Abdul Manan juga mengungkapkan bahwa persoalan tata kelola HPN telah dibahas dalam pertemuan Dewan Pers dengan konstituen Dewan Pers pada 30 September 2026.

Dalam pertemuan tersebut, menurutnya, delapan dari sembilan konstituen yang hadir mengusulkan agar Dewan Pers menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN, bukan organisasi wartawan tertentu seperti praktik yang berlangsung selama ini.

“Sebanyak 8 dari 9 yang hadir dalam pertemuan itu mengusulkan agar Dewan Pers yang menjadi penanggung jawab HPN, bukan organisasi wartawan seperti PWI seperti praktik selama ini,” ungkapnya.

Abdul Manan menilai aspirasi tersebut mencerminkan keinginan yang kuat dari kalangan konstituen untuk melakukan perubahan signifikan terhadap mekanisme penyelenggaraan HPN.

Karena itu, berbagai masukan dari konstituen akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi Dewan Pers dalam menentukan kebijakan terkait penyelenggaraan HPN ke depan.

Ia berharap Dewan Pers dapat merumuskan mekanisme yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh komunitas pers, sehingga HPN tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum memperkuat persatuan dan profesionalisme insan pers Indonesia.

Selain usulan mengenai penanggung jawab penyelenggaraan, Abdul Manan menyebut adanya pembahasan internal Dewan Pers mengenai kemungkinan kebijakan baru, termasuk usulan perubahan tanggal peringatan Hari Pers sebagai bahan pembahasan revisi Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

Gagasan tersebut, menurutnya, masih menjadi bahan pembahasan dan perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai.

*Sekjen AJI: Jika Menggunakan Uang Negara, Penyelenggaranya Dewan Pers*

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Bayu Wardhana memberikan pandangan mengenai tata kelola HPN dan peran Dewan Pers dalam penyelenggaraannya.

Ketika dimintai tanggapan mengenai pemberhentian Firdaus dari keanggotaan PWI, Bayu memilih tidak menjawab. Ia menilai persoalan tersebut merupakan kewenangan masing-masing organisasi.

“Karena itu urusan wewenang organisasi masing-masing,” ujarnya.

Namun, terkait penyelenggaraan HPN, Bayu berpandangan bahwa Dewan Pers seharusnya menjadi pihak yang menyelenggarakan peringatan tersebut, mengingat kedudukannya sebagai lembaga yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“HPN seharusnya diselenggarakan oleh Dewan Pers selaku lembaga yang diakui UU Nomor 40/1999,” kata Bayu.

Menurutnya, organisasi pers seperti PWI, AJI, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), SMSI, dan organisasi lainnya tetap dapat menggelar kegiatan HPN secara mandiri.

Akan tetapi, Bayu menekankan pentingnya membedakan kegiatan yang diselenggarakan secara mandiri oleh organisasi dengan penyelenggaraan HPN yang menggunakan anggaran negara.

“Organisasi pers seperti PWI, AMSI, SMSI, dan lain-lain boleh saja menyelenggarakan HPN secara mandiri. Namun, sebaiknya jika menggunakan uang negara, penyelenggaranya adalah Dewan Pers sebagai lembaga negara,” tuturnya.

Pandangan tersebut menempatkan Dewan Pers sebagai pihak yang dinilai lebih tepat untuk mengoordinasikan penyelenggaraan HPN apabila kegiatan tersebut menggunakan anggaran negara, dengan tetap membuka ruang partisipasi bagi organisasi-organisasi pers.

*AJI Ingatkan Persoalan Kebebasan Pers dan Kesejahteraan Jurnalis*

Ketik ditanya mengenai langkah konkret yang perlu diambil Dewan Pers untuk mendorong tata kelola HPN yang lebih demokratis, baik melalui kepanitiaan bersama maupun sistem rotasi penyelenggara antarkonstituen, Bayu menekankan bahwa perhatian terhadap HPN tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang menjadi penyelenggara.

Menurutnya, ada persoalan yang lebih mendasar dan mendesak untuk dibahas dalam momentum HPN, yakni kondisi pers Indonesia yang dinilainya semakin suram.

Ia menyoroti penyempitan ruang kebebasan pers, maraknya intimidasi terhadap jurnalis, serta rendahnya upah yang diterima pekerja media.

“Hal yang lebih penting dari penyelenggaraan HPN adalah membahas nasib pers Indonesia yang suram. Kebebasan pers makin sempit, intimidasi banyak terjadi, sementara upah jurnalis sangat rendah. Ini yang lebih dibahas saat HPN,” tegas Bayu.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa peringatan HPN semestinya tidak hanya berkutat pada seremoni dan tata kelola penyelenggaraan, tetapi juga menjadi ruang evaluasi terhadap kondisi nyata kehidupan pers Indonesia.

Kebebasan pers, keselamatan jurnalis, kesejahteraan pekerja media, serta keberlangsungan perusahaan pers merupakan sejumlah isu yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

*Momentum Menata Ulang Pelaksanaan HPN*

Beragam pandangan dari Abdul Manan dan Bayu Wardhana memperlihatkan adanya dorongan agar penyelenggaraan HPN ke depan lebih inklusif dan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh komunitas pers.

Usulan agar Dewan Pers menjadi penanggung jawab, pembentukan kepanitiaan bersama, maupun kemungkinan penerapan sistem rotasi penyelenggara antarkonstituen menjadi sejumlah gagasan yang dapat dibahas lebih lanjut melalui mekanisme dialog dan pengambilan keputusan yang transparan.

Di sisi lain, polemik pemberhentian Firdaus dari keanggotaan PWI menambah perhatian terhadap hubungan antara kewenangan internal organisasi dan perbedaan pandangan mengenai kebijakan pers nasional.

Meski demikian, persoalan keanggotaan organisasi dan tata kelola HPN merupakan dua hal yang perlu dibahas secara proporsional sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Ke depan, Dewan Pers diharapkan dapat memfasilitasi dialog yang konstruktif bersama seluruh konstituen untuk mencari mekanisme penyelenggaraan HPN yang adil, terbuka, dan dapat diterima oleh komunitas pers secara luas.

Dengan demikian, HPN tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum bersama untuk memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme, memperkuat solidaritas, serta mendorong kesejahteraan jurnalis dan keberlangsungan industri media di Indonesia.(*)

23/10/2026

Perjuangkan Kesetaraan HPN, Firdaus Diberhentikan PWI; Makali Kumar Soroti Monopoli Penyelenggaraan

Press Realese:
23 Oktober 2026




JAKARTA – faktadaerah.id Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar, angkat bicara menyusul terbitnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh terhadap Ketua Umum SMSI, Firdaus sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 

Makali menilai keputusan tersebut tidak hanya menyangkut persoalan internal organisasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai ruang kebebasan berpendapat dan kesetaraan antarkonstituen Dewan Pers dalam menentukan arah penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN).

Menurut Makali, persoalan mendasar dalam kasus ini berkaitan dengan usulan agar penyelenggaraan HPN dilakukan secara lebih terbuka, proporsional, dan memungkinkan keterlibatan organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers secara bergiliran.

“Keputusan ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni perjuangan membangun tata kelola HPN yang adil dan melibatkan seluruh elemen pers nasional. Usulan mengenai kesetaraan semestinya dijawab melalui dialog dan mekanisme kelembagaan yang terbuka,” ujar Makali dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

*Soroti Klaim HPN sebagai Program Strategis PWI*

Makali menyoroti konsideran dalam surat keputusan Dewan Kehormatan PWI yang merujuk pada Peraturan Organisasi PWI Nomor 113.PLP/PP-PWI/X/2026. Dalam keputusan tersebut, HPN disebut sebagai program strategis organisasi PWI, sedangkan usulan Firdaus dinilai berkaitan dengan upaya pengambilalihan kewenangan yang dianggap merugikan legitimasi PWI.

Menurut Makali, pencantuman ketentuan tersebut justru memperlihatkan persoalan mendasar mengenai batas antara kewenangan internal organisasi dan kepentingan pers nasional.

“Ketika HPN ditempatkan sebagai program strategis internal suatu organisasi, sementara ada usulan agar penyelenggaraannya dibuka bagi organisasi konstituen Dewan Pers lainnya, publik patut mempertanyakan bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan. HPN merupakan momentum nasional bagi seluruh masyarakat pers Indonesia, sehingga tata kelolanya perlu mengedepankan keterbukaan, keadilan, dan partisipasi,” tegasnya.

Ia menilai, penyelenggaraan HPN perlu ditempatkan sebagai agenda bersama masyarakat pers, dengan tetap menghormati ketentuan organisasi serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku.

*Pertanyakan Dasar Penjatuhan Sanksi*

Makali juga mempertanyakan penerapan aturan internal PWI terhadap pernyataan dan langkah Firdaus yang, menurutnya, disampaikan dalam kapasitas resmi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat SMSI.

Ia menjelaskan, usulan agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN 2027 disampaikan Firdaus pada 18 Juni dan 10 Juli 2026. Makali menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari aspirasi kelembagaan SMSI, bukan semata-mata persoalan pribadi Firdaus.

Sebagai organisasi perusahaan media yang menjadi konstituen Dewan Pers, SMSI, menurut Makali, memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan mengenai penyelenggaraan agenda pers nasional.

“Perlu ada kejelasan mengenai batas kewenangan organisasi dalam menilai tindakan seseorang ketika yang bersangkutan menyampaikan aspirasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi lain. Persoalan ini harus dilihat secara proporsional, dengan mempertimbangkan kedudukan kelembagaan masing-masing,” ujarnya.

Makali juga merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Menurutnya, keputusan tersebut menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, sedangkan mekanisme penetapan organisasi penanggung jawab penyelenggaraannya perlu dibahas secara terbuka melalui mekanisme yang melibatkan pemangku kepentingan pers.

Karena itu, ia mendorong Dewan Pers memfasilitasi dialog antarkonstituen guna merumuskan tata kelola HPN yang transparan, adil, dan dapat diterima bersama.

*Evaluasi Penyelenggaraan HPN 2026 di Banten*

Dalam keterangannya, Makali turut menyinggung sejumlah hal yang menurut SMSI perlu dievaluasi dari penyelenggaraan HPN 2026 di Banten.

Ia menyebut persoalan keterwakilan delegasi, distribusi fasilitas akomodasi, transparansi anggaran dan sisa hasil usaha (SHU), serta ruang partisipasi organisasi lain dalam panggung utama dan pemberian penghargaan pada acara yang dihadiri Presiden.

Makali mencontohkan kuota undangan delegasi SMSI yang, menurut keterangannya, berkurang dari 171 orang menjadi 48 orang pada acara puncak HPN 2026.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan HPN berikutnya lebih mengedepankan prinsip keterbukaan dan keterlibatan yang proporsional.

“HPN seharusnya menjadi ruang bersama bagi seluruh konstituen Dewan Pers. Karena itu, aspek keterwakilan, distribusi fasilitas, transparansi anggaran, dan kesempatan berpartisipasi perlu dikelola dengan prinsip keadilan,” kata Makali.

Ia menegaskan bahwa SMSI memandang persoalan ini sebagai bagian dari upaya memperjuangkan tata kelola pers nasional yang lebih inklusif, bukan sebagai pertentangan antarlembaga.

*SMSI Dorong Pembenahan Tata Kelola HPN*

Makali menyatakan, SMSI Pusat tengah mengkaji langkah-langkah strategis untuk merespons perkembangan tersebut. Ia menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan SMSI diarahkan pada pembenahan tata kelola HPN agar lebih profesional, transparan, dan proporsional.

Menurutnya, Dewan Pers dapat mengambil peran sebagai fasilitator untuk mempertemukan seluruh konstituen dalam merumuskan mekanisme penyelenggaraan HPN yang disepakati bersama.

Ia menawarkan dua opsi yang dapat dibahas, yakni pembentukan kepanitiaan bersama yang melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers atau penerapan sistem rotasi penanggung jawab penyelenggaraan HPN secara transparan dan proporsional.

“Dewan Pers perlu memfasilitasi kesepakatan bersama mengenai mekanisme penyelenggaraan HPN. Apakah melalui kepanitiaan bersama atau sistem rotasi, yang terpenting adalah adanya transparansi, keadilan, dan keterlibatan seluruh konstituen,” ujarnya.

Makali berharap polemik yang muncul dapat menjadi momentum konsolidasi pers nasional untuk memperkuat semangat kemajemukan dan kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Perjuangan ini bukan semata-mata tentang satu orang atau satu organisasi. Ini tentang bagaimana HPN dapat menjadi panggung bersama bagi seluruh insan pers Indonesia. Kami berharap perbedaan pandangan diselesaikan melalui dialog yang terbuka, mekanisme yang adil, dan semangat menjaga persatuan pers nasional,” pungkas Makali Kumar. 

Sementara itu, Firdaus sendiri paska pemecatan dirinya sebagai anggota PWI oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat,  disikapi dengan senyum dan sikap bijak. Dirinya sampai sekarang, masih sebagai Penasehat PWI. Karena penasehat PWI tidak mesti anggota PWI. (*)

14/09/2026

Buku The Art of Heroic Leadership Diluncurkan, Tawarkan Perspektif Baru Kepemimpinan di Era Kompleksitas


JAKARTA — faktadaerah.id Tantangan kepemimpinan di tengah disrupsi, ketidakpastian, dan kompleksitas sistemik mendorong lahirnya sebuah perspektif baru tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya melihat persoalan dan mengambil tindakan.

Gagasan tersebut dituangkan Zulfikar M. Rachman atau Coach Kangzul bersama Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf atau Coach AMY dalam buku berjudul The Art of Heroic Leadership: From Systemic Blindness to Trustworthy Shared Action.

Buku setebal 324 halaman yang diterbitkan IPB Press itu resmi diluncurkan dalam acara Book Launch dan diskusi publik di Kinokuniya Book Store, Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Buku ini mengangkat persoalan yang dinilai kerap luput dari perhatian dalam praktik kepemimpinan modern, yakni systemic blindness atau titik buta sistemik.

Menurut para penulis, persoalan kepemimpinan tidak selalu muncul karena kurangnya kecerdasan, informasi, maupun data. Justru, seorang pemimpin dapat gagal mengambil keputusan karena tidak mampu melihat persoalan secara utuh dan memahami keterkaitan berbagai unsur dalam sebuah sistem.

Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf, Executive Coach dan CEO Perum LKBN ANTARA periode 2007–2012, mengatakan buku tersebut lahir dari kegelisahan terhadap pola kepemimpinan yang terlalu cepat berorientasi pada tindakan tanpa terlebih dahulu membangun kesadaran.

"Kepemimpinan hari ini sedang diuji oleh kompleksitas dan interdependensi. Sering kali kita merasa sudah melihat seluruh persoalan, padahal hanya melihat sebagian kecil," ujar Coach AMY.

Karena itu, kata dia, The Art of Heroic Leadership tidak sekadar menawarkan teknik manajemen. Buku tersebut mengajak pemimpin melakukan perjalanan kesadaran batin, membangun kepemimpinan berbasis kehadiran (presence), serta menghidupkan nilai kearifan kolektif melalui gagasan Gotong Royong 2.0.

Tujuannya adalah membangun aksi bersama yang dilandasi kepercayaan dan mampu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Zulfikar M. Rachman, penulis, Wayfinder, dan fasilitator transformasi, menjelaskan istilah "Heroic" dalam judul buku tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sosok pahlawan tunggal yang bekerja layaknya superman.

Menurutnya, kepemimpinan heroik justru dimulai dari keberanian seorang pemimpin untuk melihat dan memahami dirinya sendiri.

"Pahlawan dalam buku ini bukanlah sosok yang berdiri di luar sistem untuk menyelamatkan orang lain, melainkan pemimpin yang berani menyelami dirinya sendiri, menyadari titik butanya, serta hadir secara utuh bersama tim untuk menggerakkan perubahan nyata," jelas Coach Kangzul.

Gagasan dalam buku tersebut juga mendapat catatan pengantar dari C. Otto Scharmer, penggagas Theory U dari MIT Sloan School of Management. Ia menyoroti pentingnya kepemimpinan yang berakar pada kejernihan dalam melihat, mendengar, dan kemudian bertindak.

Dalam peluncurannya, buku tersebut dibedah melalui keynote talk yang dipandu Dr. Rahmat Mulyana, Managing Partner Strategic Action Indonesia. Diskusi mengupas konsep Systems, Self, Shift serta penerapan Heroic Leadership dalam berbagai konteks, mulai dari korporasi, sektor publik hingga organisasi nirlaba.

Acara juga diisi dialog interaktif dan sesi tanya jawab bersama praktisi kepemimpinan, eksekutif, dan coaches. Para peserta kemudian mendapat kesempatan mengikuti sesi book signing dan networking bersama kedua penulis.

Zulfikar M. Rachman merupakan Wayfinder, Storyteller, dan CEO PT Ksatria Candradimuka International. Ia juga menulis buku The Art of Heroic Coaching dan aktif mendampingi proses transformasi sistemik berbasis komunitas dan organisasi.

Adapun Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf dikenal sebagai Executive & Business Coach, akademisi, komisaris perusahaan, serta pernah menjabat Direktur Utama Perum LKBN ANTARA periode 2007–2012. Ia aktif mengembangkan kepemimpinan berdampak, tata kelola, dan wakaf di Indonesia.

Melalui buku ini, kedua penulis mencoba menawarkan pesan bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari kemampuan seorang pemimpin untuk "menjawab" persoalan, tetapi dari keberanian untuk melihat lebih dalam, mengenali titik buta, mendengarkan berbagai perspektif, dan membangun tindakan bersama yang dipercaya.***

12/09/2026

Dua Tahun Prabowo: Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif




Oleh: Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers

Jakarta, 12 September 2026 faktadaerah.id Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup  untuk membaca watak seorang presiden. Dalam dua tahun, seorang presiden biasanya sudah memperlihatkan apa yang menjadi obsesinya, bagaimana ia menggunakan kekuasaan, siapa orang-orang yang dipercayainya, dan seberapa jauh gagasan yang dibawanya dari kampanye dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

 Prabowo Subianto memasuki Istana dengan modal politik yang kuat. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah menang dalam pemilihan presiden 2024 dengan mandat elektoral yang besar. Lebih dari itu, ia bukan figur yang tiba-tiba muncul di panggung politik. Ia telah puluhan tahun berada dalam orbit kekuasaan: sebagai prajurit, pengusaha, ketua partai, calon presiden, dan akhirnya presiden. Karena itu, menarik menilai dua tahun pertama kepemimpinannya bukan semata dari daftar program yang sudah dikerjakan, melainkan dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Prabowo sudah menunjukkan keberhasilannya membangun negara yang kuat atau baru berhasil membangun pemerintahan yang kuat? Keduanya tentu berbeda.

*Modal Seorang Petarung*

Salah satu kekuatan Prabowo adalah daya juangnya. Ia pernah kalah dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan gelanggang. Dalam politik, kemampuan bangkit dari kekalahan bukan perkara kecil. Ia menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan pada tujuan politiknya. Prabowo juga mempunyai karakter nasionalisme yang kuat. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi baginya bukan sekadar sektor-sektor kebijakan, melainkan bagian dari gagasan besar tentang Indonesia yang berdaulat.

Pengalaman sebagai prajurit ikut membentuk cara pandangnya. Ia cenderung melihat dunia sebagai arena kompetisi dan negara sebagai aktor yang harus kuat agar tidak mudah dipermainkan oleh kekuatan lain. Pandangan tersebut mendapatkan relevansi baru ketika dunia memasuki era ketidakpastian geopolitik: perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat-China, perubahan rantai pasok, perang dagang dan perebutan sumber daya strategis. Dalam konteks seperti itu, gagasan tentang kemandirian nasional bukanlah romantisme belaka. Tetapi di sinilah terdapat persoalan penting.

Dari Kapasitas Personal ke Kapasitas Institusional.

Negara tidak menjadi kuat hanya karena presidennya kaya dan tegas. Negara menjadi kuat apabila hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada institusi negara.

Prabowo mempunyai sejumlah obsesi yang relatif jelas: swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, dan pembangunan manusia. Di antara semua program tersebut, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol paling kuat selama dua tahun pemerintahannya. Secara filosofis, MBG sebenarnya memiliki dasar yang sangat menarik. Negara tidak hanya bertugas membangun jalan, bendungan, atau kawasan industri. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan mempunyai kesempatan yang relatif sama untuk mengembangkan potensinya. Prabowo menyebut MBG sebagai investasi untuk generasi masa depan. Dalam rancangan APBN 2026, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.

Tetapi semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan tata kelolanya. Program yang menyangkut makanan puluhan juta anak tidak cukup hanya memiliki niat baik. Ia membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, tenaga profesional, dan sistem pertanggungjawaban yang ketat. Peristiwa keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi peringatan keras. Ribuan siswa dan guru dilaporkan sakit, dan pemerintah kemudian memperketat pengawasan dapur serta distribusi makanan. Di sini terlihat sebuah hukum sederhana pemerintahan:

“Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya”.

*Perlu Dukungan Data Empiris*

Pemerintahan Prabowo juga menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama. Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras meningkat secara signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton. Ini tentu merupakan perkembangan penting. Namun, swasembada pangan jangan berhenti pada angka produksi dan cadangan pemerintah. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah petani menjadi lebih sejahtera? Apakah konsumen mendapatkan pangan dengan harga terjangkau? Apakah produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan? Apakah ketergantungan pada impor benar-benar berkurang tanpa mengorbankan stabilitas harga? Jawaban atas semua pertanyaan ini mesti didukung dengan data yang akurat dan lengkap. Bukan sekedar jawaban politik.  

Swasembada bukan sekadar kemampuan negara menumpuk beras di gudang.Swasembada adalah kemampuan sebuah bangsa membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu sampai hilir. Petani harus untung. Konsumen harus terlindungi. Infrastruktur harus baik. Teknologi harus berkembang. Dan generasi muda harus mau menjadi petani modern. Jika tidak, swasembada hanya menjadi slogan yang ujungnya akan menurunkan kepercayaan rakyat pada pemerintah.

*Membangun Institusi yang Kuat*

Prabowo tampaknya percaya pada negara yang kuat. Pandangan ini mempunyai akar sejarah yang panjang dalam pemikiran politik Indonesia. Setelah bertahun-tahun negara dianggap terlalu lemah menghadapi kepentingan ekonomi dan politik, gagasan tentang strong state memang mempunyai daya tarik.Tetapi negara kuat mempunyai dua wajah. Wajah pertama, negara kuat berarti pemerintah mampu menegakkan hukum, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, melindungi masyarakat miskin dan menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan. Wajah kedua, negara kuat dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak diimbangi kontrol institusional. Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar memperkuat negara. Melainkan Ia harus memperkuat institusi negara tanpa melemahkan masyarakat.

Demokrasi memang membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus juga masyarakat sipil yang kuat. Membutuhkan presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas. Membutuhkan birokrasi yang disiplin sekaligus parlemen dan lembaga hukum yang mampu melakukan kontrol.

Kekuatan negara tanpa kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan yang bisa mengarah pada pemerintahan otoriter yang tak akan bertahan lama.

*Politik akomodasi*

Prabowo mempunyai kemampuan yang menarik dalam mengelola politik. Ia mampu merangkul banyak kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya. Koalisi pemerintahan menjadi sangat besar. Secara praktis, ini menguntungkan. Pemerintah relatif tidak terlalu direpotkan oleh oposisi parlementer yang kuat. Tetapi dari perspektif demokrasi, terdapat paradoks. Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal.

 Padahal demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan mereka yang kalah untuk tetap mempunyai ruang mengawasi mereka yang menang. Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah. Justru ia dapat menjadi cermin.

Karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa stabilitas politik tidak dibayar dengan hilangnya mekanisme kritik.

*Tidak Cukup Hanya Gagasan, Melainkan Eksekusi*

Prabowo sebenarnya tidak kekurangan gagasan. Justru sebaliknya, pemerintahannya mempunyai terlalu banyak agenda besar: pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.Pertanyaannya adalah apakah mesin birokrasi mampu mengerjakannya secara bersamaan. Di sinilah peran menteri yang dinilai kegemukan menjadi sangat menentukan.

 Menteri bukan sekadar pelaksana perintah presiden. Menteri adalah penyaring, penerjemah dan penguji gagasan presiden. Seorang menteri seharusnya mampu mengatakan kepada presiden:

“Ini bisa dilakukan.” - “Ini terlalu mahal.”- “Ini berisiko.”- “Ini harus ditunda.”- “Ini sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda.” Jika semua menteri hanya berkata siap, Pak, presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpentingnya. Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu kompak dalam arti selalu setuju.

 Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi kompak ketika keputusan telah dibuat. Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak semestinya diukur dari banyaknya tokoh terkenal di dalamnya atau besarnya koalisi politik yang mendukungnya. Ukuran sesungguhnya adalah output. Berapa masalah yang selesai? Berapa kebijakan yang benar-benar bekerja? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa banyak birokrasi yang menjadi lebih sederhana? Dan yang paling penting: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?

*Catatan dan Harapan ke Depan*

Setelah mendekati dua tahun, saya melihat sedikitnya lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo.Pertama, jangan terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden. Presiden yang kuat memang diperlukan, tetapi Indonesia membutuhkan institusi yang kuat lebih daripada figur yang kuat. Masa jabatan presiden akan berakhir, sedangkan institusi harus bertahan. Kedua, perkuat meritokrasi. Jangan sampai loyalitas politik lebih menentukan daripada kemampuan profesional. Negara terlalu besar untuk dikelola dengan prinsip kedekatan.

 Ketiga, jaga disiplin fiskal. Program populis dapat disukai rakyat, tetapi negara tidak boleh mengabaikan matematika anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus mempunyai social return yang jelas. Keempat, perbaiki komunikasi publik. Presiden dan para menterinya perlu lebih terbuka terhadap kritik. Kritik bukan sabotase. Kritik adalah mekanisme koreksi. Kelima, jangan menyamakan negara kuat dengan pemerintah yang tidak boleh dikritik.

Justru pemerintah yang percaya diri adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik.

Jadi, bagaimana kita menilai dua tahun Prabowo? Banyak agenda besar yang perlu didukung, namun banyak pula catatan dan kritik yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa capaian yang patut dicatat, terutama dalam keberanian menetapkan agenda ketahanan pangan, penguatan program gizi, dan orientasi kemandirian ekonomi. Pemerintah sendiri mencatat peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu capaian penting. Namun terlalu dini menyebutnya berhasil. Sebab sebagian besar agenda besar Prabowo baru menunjukkan arah dan membangun fondasi. Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya.  Bukan pidato, bukan jumlah program, bukanya banyaknya proyek, bukan pula besarnya koalisi. Sementara itu dengan sarana media sosial di tangan, rakyat memiliki peluang yang sama untuk mengawasi dan menilai proses serta  hasil kinerja Prabowo. Rakyat akan selalu bertanya:  Apakah anak miskin memperoleh gizi yang lebih baik? Apakah petani hidup lebih sejahtera? Apakah kelas menengah merasa lebih aman? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah pendidikan semakin bermutu? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah pintu korupsi semakin sempit? Apakah birokrasi semakin profesional? Dan apakah rakyat merasa memiliki negara, bukan sekadar menjadi objek dari negara? Keluh kesah dan harapan rakyat bermunculan mengisi ruang publik yang mudah sekali didengarkan melalui media sosial.   

*Dari Kekuasaan Menuju Peradaban*

Prabowo adalah presiden yang memiliki obsesi besar tentang Indonesia. Ia ingin Indonesia berdaulat, mandiri, kuat dan dihormati. Obsesi semacam itu diperlukan. Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani berpikir besar. Tetapi ada satu tahap yang jauh lebih sulit: mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial. 

Di sinilah tahun-tahun berikutnya akan menjadi sangat menentukan. Apakah kemenangan yang diraih lewat pemilu akan diikuti dengan keberhasilan mewujudkan janji-janji kampanyenya?  Sejauh ini ia telah mengonsolidasikan kekuasaan. Kini tantangannya adalah bagaimana memenangkan kepercayaan sejarah. Sebab pada akhirnya seorang presiden tidak dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya. Ia akan dikenang karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan itu. Dan ukuran paling sederhana dari semuanya adalah pertanyaan seorang rakyat biasa: “Apakah hidup saya menjadi lebih baik?” 

Samar-samar genderang persaingan untuk memenangkan pemilu 2029 sudah mulai ditabuh. Saatanya Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya. Ibarat dalam permainan sepak bola, mereka yang tidak efektif dan tidak memiliki cukup keahlian menggiring bola mesti diganti dengan pemain yang professional. Professionalitas dan prinsip meritokrasi lebih penting dari loyalitas yang selalu ingin menggembirakan dan memuji bosnya.  (*)

04/09/2026

Di Balik Tirai Newsroom Jaga Desa


Oleh: Prof. Dr.Taufiqurokhman, S.H, A. Ks, S.Sos, M.Si

Dinamika politik Indonesia tak pernah lelah bersolek. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, genderang tantangan bertalu-talu bagai ombak yang enggan menepi.

Realitas hari ini menyajikan paradoks yang menarik: di satu sisi, ruang demokrasi tampak menganga lebar memberikan jalan bagi ekspresi publik; namun di sisi lain, ada jaring tak kasat mata yang perlahan mereduksi ruang gerak masyarakat sipil itu sendiri.

Simak saja kegaduhan sepekan menjelang aksi massa 27 Agustus 2026 lalu. Jagat maya mendadak riuh oleh orkestrasi para pendengung (buzzer) bayaran dan media pembuat narasi instan. 

Mereka mengamplifikasi isu secara masif, melukiskan potret Jakarta yang bakal lumpuh total. Narasi panas membakar persepsi domestik hingga internasional, menempatkan Gedung DPR RI sebagai episentrum ketegangan akibat desakan pengesahan RUU Perampasan Aset. Efeknya instan: sehari menjelang tanggal keramat itu, jalanan ibu kota justru sunyi, tersandera oleh kecemasan yang diproduksi secara digital.

Namun, di tengah simulakra dan hiruk-pikuk hoaks tersebut, sebuah gerakan tandingan yang waras lahir dari rahim pers nasional.

Ketika dunia maya dihujani disinformasi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)—sebagai salah satu konstituen penting Dewan Pers di bawah nakhoda Prof. Dr. Komaruddin Hidayat—mengambil peran sebagai jangkar kewarasan publik. 

Di bawah komando Ketua Umum Firdaus, SMSI justru mengalihkan perhatian publik ke sebuah agenda subtansial di Gedung Dewan Pers, Jakarta: pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaga Desa untuk lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

Kehadiran para pegiat pers daerah di Jakarta pada momentum krusial tersebut memunculkan dialektika demokrasi yang apik. Saat jalanan ibu kota dipenuhi desakan reformasi hukum yang merupakan keniscayaan dalam alam demokrasi, institusi pers justru sedang memperkuat benteng stabilitas nasional dari unit yang paling elementer: pedesaan. 

Disaat kondisi paling genting tersebut, Prof. Harris Arthur Hedar ketua Dewan Pembinaan SMSI yang selalu membersamai pergerakan SMSI dirawat di rumah sakit. Dari rumah sakit Prof. Harris Arthur Hedar terus memompa semangat para pengurus SMSI untuk bergerak.

Sehingga suasana kebatinan tersebut tidak mengurangi semangat pengurus dan anggota dari berbagai daerah hadir ke Jakarta. Mengingat misi kehadiran mereka mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa Jakarta tetap tegar dan aman.

Agenda strategis yang turut dihadiri oleh tokoh nasional seperti Hashim Djojohadikusumo ini membawa dua misi institusional yang profetik. 

Pertama, melawan disinformasi. 
Pers nasional berkomitmen menjadi penyedia informasi yang jernih dan berimbang, memastikan publik tidak terseret ke dalam pusaran polarisasi ekstrem yang destruktif. 

Kedua, menempatkan desa sebagai garda depan. Melalui Newsroom Jaga Desa, fokus pengawasan jurnalisme digeser ke akar rumput guna mengawal transparansi anggaran, edukasi hukum, dan pencegahan korupsi di tingkat basis.

Langkah ini berkelindan erat dengan salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo, yakni membangun Indonesia yang dimulai dari pinggiran dan desa. Pada akhirnya, ketika ruang digital kerap kali memproduksi kecemasan, jurnalisme desa hadir sebagai penyejuk—sebuah ikhtiar menjaga kewarasan bangsa dari beranda paling depan republik ini.

(Penulis adalah Direktur Pusat Kajian Strategis Governansi Digital Inklusif )

03/09/2026

Dewan Pers Siapkan Rapat Bersama Konstituen Bahas HPN 2027, AMSI Dukung Usulan SMSI di Jakarta



JAKARTA —faktadaerah.id Dewan Pers hingga Rabu malam (2/9/2026) belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

Kepastian tersebut disampaikan sejumlah unsur Dewan Pers setelah pada Rabu siang Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang memaparkan kesiapan menjadi pelaksana HPN 2027.

Penegasan serupa disampaikan anggota Dewan Pers Abdul Manan. Ia mengatakan Dewan Pers belum membuat keputusan akhir terkait HPN 2027.

Menurutnya, pertemuan tadi siang itu dimaksudkan untuk mendengarkan pandangan dari PWI soal aspirasi konstituen DP yang lain. Sebab, PWI tidak datang dalam pertemuan membahas soal HPN ini sebelumnya. Dari penjelasan tadi siang, PWI masih merasa bahwa organisasinya adalah lembaga yang berhak menjadi penanggungjawab dan penyelenggara karena HPN itu ada kaitan erat dengan sejarah organisasi ini. Namun dalam pelaksanaannya akan melibatkan konstituen DP lainnya.

"Menurut saya, pangkal soalnya 'kan di sini. Meski HPN itu memakai tanggal kelahiran PWI, tapi ini 'kan namanya HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers. Karena itu, pelaksanaannya mestinya dilakukan bersama-sama, tidak dimonopoli atau didominasi oleh satu organisasi wartawan. Dan karena ini acara bersama, yang lebih tepat menjadi penanggungjawab, ya seharusnya bukan organisasi wartawan, tapi lembaga yang punya otoritas lebih besar di bidang pers atau yang menaungi organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, yaitu DP, " ujar Abdul Manan.

Ditambahkan Abdul Manan, disebutkan, tentu saja bisa dimengerti jika PWI soal HPN ini inginnya seperti status quo, yaitu seperti selama ini terjadi. Namun di sisi lain, konstituen menginginkan ada perubahan karena pelaksanaan HPN ini masih tidak sesuai harapan sebagian besar konstituen DP.

Selama ini agenda HPN lebih banyak diisi oleh agenda satu organisasi wartawan dan ini menimbulkan keengganan konstituen DP lainnya untuk terlibat memperingati HPN.

Memang tidak mudah mengubah praktik HPN yang sudah berlangsung puluhan tahun, namun ini tak bisa dibiarkan terus menerus. Sebab, itu akan mengurangi makna dari HPN. PWI masih menilai Kepres HPN itu seperti menjadi basis bagi organisasi insan pers itu, untuk menjadi penanggungjawab dan penyelenggara HPN. Padahal kalau kita lihat isinya, keppres itu hanya menetapkan 9 Februari sebagai hari pers nasional. Tapi kepres tidak memberi mandat kepada lembaga atau organisasi tertentu sebagai pelaksananya.

Melihat situasi seperti ini, salah satu anggota DP mengusulkan agar segera ada revisi keppres HPN ini.

"Saya setuju dengan ide itu. Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggungjawab atau penyelenggara HPN. Ini merupakan salah satu alternatif yang bisa ditempuh jika tidak ada titik temu yg bisa diterima semua soal HPN ini. Sekali lagi saya sampaikan, pertemuan tadi siang itu adalah forum DP mendengarkan pendangan PWI. Selanjutnya DP akan bertemu dengan konstituen DP lainnya membahas soal ini, apakah misalnya akan mempertahankan praktik yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, apakah akan membuat peringatan HPN sendiri secara terpisah dari yang dilakukan PWI, atau lainnya, " tambahnya.

Setelah pertemuan dengan konstituen selain PWI, barulah Dewan Pers akan membuat keputusan akhir soal ini melalui rapat pleno. Tentu sikap DP akan berusaha membuat putusan terbaik bagi komunitas pers, mempertimbangkan semua kepentingan konstituen DP yang memang punya aspirasi beragam soal pelaksanaan HPN.

"Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan DP, termasuk jika ditanya oleh pemerintah atau organisasi atau perusahaan yang ingin mendukung acara HPN ini, " tegas Abdul Manan.

Sementara itu, anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab panitia HPN 2027.

"Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN," kata Jazuli.

Hal senada disampaikan anggota Dewan Pers, Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini Dewan Pers belum menetapkan organisasi yang akan menjadi pelaksana HPN 2027.

"Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN," ujar Niken.

Pernyataan Niken kembali menegaskan bahwa pertemuan Dewan Pers dengan PWI masih dalam tahap pembahasan dan belum menghasilkan keputusan mengenai penetapan pelaksana HPN 2027.

Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, mengatakan pertemuan dengan PWI belum menghasilkan keputusan mengenai lokasi maupun organisasi pelaksana HPN 2027.

"Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen," jelas Totok saat dikonfirmasi wartawan Rabu malam.

AMSI: Belum Ada Rapat Bersama Konstituen

Keterangan dari unsur Dewan Pers tersebut diperkuat oleh Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika, yang akrab disapa Bli Komang.

Dalam obrolannya dengan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, Bli Komang menyatakan bahwa Dewan Pers dan para konstituen belum kembali menggelar rapat bersama untuk menetapkan lokasi maupun pelaksana HPN 2027.

"Belum ada rapat lagi bang. Sebaiknya kawan-kawan PWI bersabar menunggu rapat tersebut," ujar Bli Komang.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa proses penentuan lokasi dan pelaksana HPN 2027 masih terbuka dan belum diputuskan melalui forum bersama seluruh konstituen Dewan Pers.

SMSI Usulkan Jakarta, AMSI Siap Mendukung

Di tengah belum adanya keputusan tersebut, Pengurus SMSI Pusat menggelar rapat pleno di kantor pusat SMSI, Jakarta, Rabu malam (2/9/2026).

Dalam rapat pleno tersebut, SMSI membahas perkembangan HPN 2027 dan mengusulkan kepada Dewan Pers agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta.

Untuk menangkal Hoax yang berkembang, makali kumar sebagai Sekretaris Jenderal SMSI menyampaikan, untuk seluruh elemen bersabar menunggu keputusan Dewan Pers.

"Sebagai sekretaris Jenderal SMSI saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran Hoax, dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers"

Ketika ditanyakan kepada Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) apakah usulan SMSI untuk menyelenggarakan HPN 2027 di Jakarta masih memungkinkan, mengingat belum adanya keputusan resmi Dewan Pers, Wahyu Dhyatmika yang akrab disapa Bli Komang memberikan dukungan.

"AMSI siap dukung SMSI," ujarnya.

Sikap tersebut menunjukkan adanya ruang bagi seluruh konstituen untuk menyampaikan usulan sebelum Dewan Pers mengambil keputusan akhir mengenai lokasi dan pelaksana HPN 2027.

Dengan demikian, hingga Rabu malam (2/9/2026), belum terdapat keputusan resmi Dewan Pers mengenai lokasi HPN 2027 maupun konstituen yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.

Selanjutnya, Dewan Pers akan mempertemukan dan meminta pandangan seluruh konstituen untuk membahas HPN 2027. Forum tersebut menjadi penting untuk memastikan keputusan mengenai lokasi dan pelaksana HPN 2027 dilakukan melalui proses yang terbuka dan melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers.

Sementara itu, usulan SMSI agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta mendapat respons positif dari AMSI yang menyatakan kesiapan untuk mendukung usulan tersebut. (*)

Publis : Syarif HB 

25/08/2026

SMSI Bakal Kukuhkan Pokja News Room Jaga Desa 5 Provinsi Besar di Dewan Pers



JAKARTA — faktadaerah.id Di tengah menghangatnya suhu politik menjelang akhir Agustus, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terus mematangkan langkah konsolidasinya. Organisasi perusahaan media siber terbesar didunia ini menjadwalkan pengukuhan serentak pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa untuk lima provinsi di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Provinsi yang akan dikukuhkan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembentukan kepengurusan serupa yang telah dimulai di Bali pada awal Juli lalu, kemudian disusul oleh Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau. Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengonfirmasi bahwa pelantikan kelima pengurus provinsi tersebut akan dilakukan secara bersamaan dalam satu seremoni. 

Pemilihan tanggal pengukuhan ini memantik sorotan tajam karena bertepatan dengan rencana aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI, Senayan. Gelombang massa, salah satunya dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dilaporkan telah mulai bergerak dan mendirikan posko di Jakarta sejak pertengahan Agustus. Aksi unjuk rasa nasional tersebut membawa tuntutan krusial, mulai dari desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor, hingga pengusutan isu tata kelola dana daerah. Di linimasa media sosial, situasi makin riuh oleh munculnya narasi liar spekulasi "Rusuh Agustus Jilid II", meskipun Polda Metro Jaya telah mengimbau publik untuk tetap tenang dan menyaring informasi hoaks.

Spekulasi pun merebak, mempertanyakan apakah pengumpulan pengurus media siber dari berbagai daerah oleh SMSI ke ibu kota pada hari yang sama merupakan bagian dari bentuk mobilisasi massa.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, menepis keras anggapan adanya motif politis di balik agenda tersebut. Menurut Makali, kesamaan tanggal tersebut murni merupakan kebetulan jadwal organisasi dan tidak berkaitan dengan gerakan demonstrasi mana pun.

Sebagai konstituen Dewan Pers, Makali menegaskan bahwa SMSI bukan merupakan organisasi massa atau lembaga swadaya masyarakat, melainkan wadah bagi perusahaan-perusahaan media siber. Ia menyatakan bahwa organisasi berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, tanpa memiliki kapasitas untuk mencampuri atau menghalangi hak warga negara dalam beraspirasi. Melalui pengukuhan Pokja Jaga Desa ini, SMSI justru menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggotanya di daerah untuk tetap berdiri di koridor pers yang profesional dengan menyajikan informasi yang jernih dan berimbang di tengah situasi nasional yang dinamis.

20/08/2026

Tanggap Cepat Pemerintah untuk NTT, Letkol Teddy Indra Wijaya Dukung Percepatan Distribusi Bantuan Bencana


Jakarta, 19 Agustus 2026 —faktadaerah.id Pemerintah terus memperkuat langkah tanggap darurat dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Atas instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Letkol Teddy Indra Wijaya mendukung dalam pengiriman bantuan logistik kembali dilakukan pada Rabu (19/8/2026), memasuki hari kelima pascabencana.

Sebanyak lima pesawat diberangkatkan sejak pukul 04.00 WIB dengan membawa total 65 ton logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Dengan tambahan pengiriman tersebut, sejak hari pertama hingga hari kelima penanganan, pemerintah telah mengangkut sedikitnya 253 ton bantuan logistik ke wilayah NTT.
Bantuan yang dikirim mencakup makanan dan minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya. Pengiriman dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi akses menuju wilayah terdampak.

Dalam rangka memastikan penanganan berlangsung cepat dan terkoordinasi, Letnan Kolonel (Letkol) dan menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Republik Indonesia Teddy Indra Wijaya turut berperan dalam mendukung koordinasi dan percepatan respons di lapangan. Kehadiran unsur personel yang bekerja secara terukur dan responsif menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan bantuan dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan.

Teddy Indra Wijaya menjelaskan dua posko bantuan utama ditempatkan di Labuan Bajo dan Maumere. Dari Labuan Bajo, distribusi diarahkan ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara dari Maumere, bantuan disalurkan untuk masyarakat terdampak di Sikka, Ende, dan Nagekeo.
Distribusi bantuan menggunakan berbagai moda transportasi sesuai kondisi wilayah. Jalur udara didukung helikopter dan pesawat kecil untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Jalur laut diperkuat dengan tiga KRI dan satu kapal rumah sakit, sedangkan jalur darat telah dapat digunakan sejak hari kedua untuk mempercepat mobilisasi bantuan.

“Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana dilakukan melalui koordinasi lintas unsur dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan sasaran, dan
 
kesinambungan distribusi. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di lapangan guna memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipenuhi secara bertahap,” ucap Teddy Indra Wijaya.
Peran personel seperti Letkol Teddy Indra Wijaya mencerminkan pentingnya kepemimpinan lapangan yang sigap, koordinatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat. Respons cepat tersebut menjadi bagian dari semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, relawan, masyarakat, dan berbagai unsur kemanusiaan.

Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat, tenaga kesehatan, relawan, masyarakat, serta seluruh pihak yang terus bekerja bersama dalam penanganan bencana di NTT.
“Dengan sinergi dan koordinasi yang terus diperkuat, pemerintah berkomitmen memastikan respons kemanusiaan berjalan cepat, distribusi bantuan semakin efektif, dan masyarakat terdampak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan hingga proses pemulihan berlangsung.” tutup Teddy Indra Wijaya.

Pewarta : Syarif HB 

23/07/2026

UNISBA Resmi Jadi Mitra PERADI Profesional, Pendidikan Advokat Siap Naik Kelas.



Bandung,faktadaerah.id Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Profesional resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Islam Bandung (UNISBA) untuk memperkuat pendidikan hukum dan meningkatkan kualitas profesi advokat di Indonesia.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Rektor UNISBA Harits Nu'man dan Ketua Umum PERADI Profesional Harris Arthur Hedar. 

Selain itu, Fakultas Hukum UNISBA dan PERADI Profesional juga menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait penyelenggaraan pendidikan profesi advokat di Kampus UNISBA, Bandung, Selasa (21/7/2026).


Kerja sama itu mencakup penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Pendidikan Profesi Advokat (PPA), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, seminar, kuliah umum, pelatihan, hingga berbagai kegiatan akademik lainnya.

Ketua Umum PERADI Profesional Harris Arthur Hedar mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.


Menurutnya, profesi advokat membutuhkan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai aspek hukum, tetapi juga memiliki integritas dan etika profesi.

"Kolaborasi antara organisasi advokat dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem pendidikan hukum yang melahirkan advokat profesional, berintegritas, beretika, dan berkarakter," kata Harris dikutip dari siaran pers yang diterima inilah.com, Rabu (22/7).

Ia menambahkan, peningkatan kualitas advokat harus dimulai dari pendidikan hukum yang bermutu, kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, serta sinergi yang erat antara akademisi dan praktisi hukum.

Sementara itu, Rektor UNISBA Harits Nu'man menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kemitraan dengan PERADI Profesional menjadi bagian dari upaya kampus memperkuat kualitas pendidikan tinggi, khususnya di bidang hukum.

UNISBA, kata dia, berkomitmen mendukung pelaksanaan berbagai program bersama yang dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, maupun praktisi hukum.

Sebagai bentuk implementasi kerja sama, UNISBA juga menyediakan ruang khusus bagi PERADI Profesional di lingkungan kampus. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan sebagai pusat penyelenggaraan PKPA, PPA, seminar, kuliah umum, diskusi ilmiah, pendidikan berkelanjutan, serta berbagai kegiatan profesi lainnya.

Ketua Dewan Pembina PERADI Profesional Fauzie Yusuf Hasibuan bersama jajaran pengurus turut menghadiri penandatanganan kerja sama tersebut. 

Hadir pula Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UNISBA Ratna Januarita, Dekan Fakultas Hukum UNISBA Efik Yusdiansyah, serta jajaran pimpinan universitas.

Melalui kerja sama ini, kedua institusi juga sepakat memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan riset hukum, peningkatan kualitas publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta forum akademik yang membahas perkembangan hukum nasional maupun internasional.

Harris berharap sinergi antara organisasi advokat dan perguruan tinggi dapat menjadi model pengembangan pendidikan hukum di Indonesia.

"Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi benar-benar diwujudkan dalam berbagai program yang dapat meningkatkan kualitas profesi advokat sekaligus mendukung tegaknya supremasi hukum di Indonesia," ujarnya.

(Syarif HB)

19/06/2026

Firdaus Minta SMSI Jadi Penanggung Jawab HPN 2026


JAKARTA –faktadaerah.id Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus mengusulkan agar SMSI dipercaya menjadi penanggung jawab Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat saat memberikan sambutan pada Malam Anugerah SMSI 2026 di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam sambutannya, Firdaus mengatakan SMSI akan segera menyampaikan surat resmi kepada Dewan Pers terkait usulan tersebut. Menurutnya, penunjukan penanggung jawab HPN perlu dilakukan secara bergiliran dan berkeadilan bagi seluruh konstituen pers.

“Insya Allah, dengan izin Yang Mulia Ketua Dewan Pers, kiranya berkenan nanti penanggung jawab Hari Pers Nasional yang akan datang itu SMSI. Kami akan kirim surat menyusul,” ujar Firdaus.

Ia menegaskan, SMSI tidak bermaksud memonopoli penyelenggaraan HPN. Justru sebaliknya, organisasi perusahaan media siber terbesar di Indonesia itu menginginkan adanya prinsip kesetaraan di antara seluruh konstituen Dewan Pers.

“Pada HPN yang akan datang, seluruh konstituen itu harus diberi kesempatan sebagai penanggung jawab demi kesetaraan. AMSI, PRRSNI, ATVLI, ada PWI, ada SMSI dan lainnya. Semuanya harus ditempatkan secara setara dam adil,” katanya.

Firdaus juga berharap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dapat memberikan dukungan terhadap keinginan SMSI menjadi penanggung jawab HPN 2026.

“Mohon izin kembali kepada PWI, kiranya nanti mendukung kami untuk menjadi penanggung jawabnya. Karena ini adalah karya-karya luar biasa yang harus terus dijaga keberlangsungannya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Firdaus menjelaskan bahwa Anugerah SMSI 2026 merupakan bentuk apresiasi masyarakat pers kepada para tokoh pemerintah dan masyarakat yang berkontribusi menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.

Sebanyak 16 penerima penghargaan terpilih dari 61 nama yang diusulkan pengurus SMSI kabupaten/kota dan provinsi dari seluruh Indonesia. Nama-nama tersebut kemudian disaring menjadi 32 kandidat sebelum akhirnya diputuskan 16 penerima penghargaan oleh dewan juri di bawah koordinasi Sekretaris Dewan Juri Prof. Taufik dan pengawasan Ketua Dewan Pakar SMSI Prof. Yudi Krisnandi.

Dari 16 penerima penghargaan tersebut, tiga tokoh akan masuk nominasi penerima Pin Emas SMSI yang rencananya diserahkan pada peringatan Hari Pers Nasional mendatang.

Firdaus menilai momentum HPN tidak hanya menjadi perayaan insan pers, tetapi juga wadah untuk memperkuat kebersamaan seluruh organisasi konstituen Dewan Pers.

“Seluruh konstituen harus ditempatkan secara setara dan berkeadilan. Itu semangat yang ingin kami bangun,” tegasnya.

Acara Malam Anugerah SMSI 2026 sendiri dihadiri Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, jajaran pengurus pusat SMSI, para tokoh penerima penghargaan, serta insan pers dari berbagai daerah di Indonesia.

Publis : Syarif HB 

12/06/2026

Terkait Lanskap Media Massa, Ketum SMSI Firdaus Petakan Pengaruh Politik global dan Masa Depan Pers Nasional



Editor: Zulmiron
(Sekretaris SMSI Provinsi Riau)

JAKARTA - faktadaerah.id  Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjend) SMSI Pusat Makali Kumar memberikan arahan strategis dan menyeluruh kepada seluruh pengurus serta anggota SMSI se Tanah Air. 

Pertemuan intensif yang berlangsung di kantor Sekretariat SMSI Pusat, Jakarta, pada Jumat (12/06/2026) ini membahas konstelasi politik nasional serta dampaknya terhadap masa depan industri pers di Indonesia.

​Dalam kesempatan tersebut, Firdaus menggunakan papan tulis untuk memetakan secara detail jaringan pengaruh politik, mulai dari geopolitik global, posisi tokoh-tokoh kunci nasional, hingga pola arus informasi dan pemberitaan negara. Langkah ini dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pengurus SMSI dalam menavigasi media siber di daerah masing-masing.

​"Sebagai organisasi media siber terbesar, kita harus jeli melihat ke mana arah angin perubahan bergerak. Pemetaan ini penting agar seluruh anggota SMSI di daerah tidak hanya menjadi penonton, melainkan mampu menjadi pemandu informasi yang sehat, objektif, dan tepercaya bagi masyarakat," ujar Firdaus di hadapan jajaran pengurus yang hadir.

​Firdaus juga menekankan pentingnya independensi, profesionalisme, serta ketajaman analisis media siber di bawah naungan SMSI. 

Menurutnya, lanskap media saat ini sangat dinamis. Sehingga pemilik media dan jurnalis dituntut memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pertemuan tatap muka ini digelar sebagai langkah responsif SMSI Pusat dalam menyikapi dinamika nasional terkini. Melalui pemetaan tersebut, SMSI berkomitmen menjaga independensi serta meningkatkan kualitas jurnalisme anggotanya di seluruh daerah, sekaligus memastikan bahwa suara dari daerah tetap memiliki ruang yang kuat di kancah nasional.

​Jalannya arahan berlangsung interaktif. Firdaus secara runut mengurai poin-poin penting dari diagram pengaruh yang ia buat, dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para fungsionaris pusat mengenai langkah taktis yang perlu diambil oleh pengurus SMSI di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Arahan ini diharapkan menjadi panduan bagi ribuan media siber yang tergabung dalam SMSI untuk tetap solid, adaptif, dan terus menjaga marwah jurnalisme yang berintegritas di tengah dinamika bangsa.(*)

Publis : Syarif HB 

03/06/2026

ABPEDNAS Cetak Sejarah, Raih 100 Ribu Anggota Bertepatan Hari Lahir Pancasila 2026


Jakarta –faktadaerah.id Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) mencatat tonggak sejarah baru dengan berhasil mencapai 100.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Pencapaian tersebut diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan pengabdian bagi pembangunan desa di Indonesia.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., didampingi Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana, S.E., serta Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., menyampaikan bahwa capaian 100 ribu anggota merupakan bukti nyata semakin kuatnya peran dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
Menurut Indra Utama, pertumbuhan jumlah anggota ABPEDNAS menunjukkan meningkatnya kesadaran dan semangat para anggota BPD di seluruh Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari semangat pengabdian, gotong royong, serta komitmen bersama dalam membangun desa sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan desa,” ujar Indra Utama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa organisasi akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota BPD melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional di tingkat desa.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., mengapresiasi soliditas seluruh jajaran organisasi yang telah berkontribusi dalam memperbesar dan memperkuat ABPEDNAS sebagai wadah perjuangan anggota BPD di Indonesia.

DPP ABPEDNAS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pembina, pengawas, pengurus, anggota, serta para mitra strategis yang telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi hingga mencapai pencapaian bersejarah tersebut.

“Perjuangan masih panjang, namun langkah besar telah dimulai. Bersama, kita terus menguatkan peran BPD, menjaga desa, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” demikian pernyataan DPP ABPEDNAS.

Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa, mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta mendukung terciptanya desa yang maju, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi. (*)

Publis : Syarif HB